visitaaponce.com

PROSES penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dimulai. Pemerintah bersama DPR mulai menyusun langkah awal yaitu menentukan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM).

"APBN 2024 nanti adalah kelanjutan dari APBN 2023. Jadi ADEM adalah landasan untuk merumuskan desain dari kebijakan fiskal kita, pembangunan nasional jangka pendek maupun panjang. Tema besarnya adalah ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” kata Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/6).

"Kita optimistis, namun tetap mewaspadai segala dinamika yang terjadi. Misalnya kebijakan hilirisasi yang tujuannya memperoleh nilai tambah tapi bisa saja dalam prosesnya dijegal oleh mereka yang tidak setuju, makanya kita mesti waspadai, jangan sampai lengah," lanjutnya.

Dikatakan, dalam merumuskan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) haruslah kredibel, artinya mempertimbangkan juga dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan. "Semua ini dalam rangka bagaimana mempercepat transformasi ekonomi seperti yang kita harapkan bersama," jelasnya.

Andre mengungkapkan, beberapa sinyal yang tertangkap untuk jadi asumsi perencanaan adalah antara lain pertumbuhan ekonomi diprediksi sekitar 5,1%- 5,7% (semula 5,3 – 5,7%), tingkat inflasi diperkirakan 2,5% (plus-minus 1%), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sekitar Rp14.700–Rp 15.200, serta suku bunga SUN 10 tahun berkisar 6,49 – 6,91. "Dari rapat dengan Komisi VII telah disepakati asumsi minyak dan gas, harga ICP sebesar US$75–US$80 per barel, lifting minyak bumi sebesar 615 ribu–640 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.030 ribu–1.036 ribu barel setara minyak per hari,” kata Andre.

Ditambahkan pendapatan negara terus dioptimalisasi dengan menjaga implementasi reformasi perpajakan, menjaga iklim investasi walau di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. "Pemerintah perlu meningkatkan kinerja perpajakan dengan lebih adil dan sustainable. Lalu insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong supaya meningkat dari 9,91%–10,18% terhadap PDB menjadi 9,92%-10,2% terhadap PDB," tuturnya.

Diakuinya, eskalasi tensi geopolitik telah meningkatkan ketidakpastian dan fragmentasi global dan berdampak pada arus investasi dan perdagangan internasional. "Namun secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia sinyalnya tetap ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Karena itu kita tetap optimis, walau harus tetap waspada," pungkas Andre. (RO/R-2)