visitaaponce.com

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri mewaspadai potensi krisis ekonomi setelah adanya perkiraan ekonomi global akan melambat. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna terkait laporan Semester 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7).

Jokowi menjelaskan situasi yang dihadapi Indonesia pada semester kedua 2023 tidak mudah. Sebab, ekonomi global belum stabil, ditambah masih ada ketegangan geopolitik yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan. Itu, terang Jokowi, terlihat dari menurunnya nilai ekspor Indonesia.

"Kenaikan tingkat suku bunga global ini, hati- hati inflasi global juga relatif tinggi, " terang Jokowi.

Baca juga : Dihantam Krisis, Jutaan Anak di Inggris Terancam Kelaparan

Jokowi menekankan beberapa hal untuk diperhatikan dan mewaspadai potensi krisis. Pertama, ia meminta jajaran pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik pada 2024, program pemerintah menjadi terhambat. Kedua, Jokowi meminta agar proyeksi pendapatan negara tidak terganggu.

Baca juga : Biaya Hidup Tinggi, Warga Inggris Beralih Gunakan Microwave

"Sampai saat ini tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari menkeu, pendapatan negara di semester 1 masih baik," ucap Jokowi.

Penerimaan pajak, menurut Jokowi tidak setinggi tahun 2022. Begitu pula kepabeanan dan penerimaan negara bukan pajak ikut menurun. Ia meyakini itu disebabkan karena harga komoditas tidak setinggi tahun 2022.

" Opsi kita agar paham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin," pesan Jokowi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan positif pada semester kedua 2023, tetapi Jokowi ingin agar konsumsi rumah tangga ditingkatkan dengan cara menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan stok pangan tersedia. Sebab kenaikan keduanya akan mengerek inflasi.

Terus jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi seusai target ini kunci, kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran dan jaga stabulitas moneter dan stabilitas sektor perbankan ini juga sangat penting," tegas Jokowi.

Pada semester kedua 2023, Jokowi ingin realisasi belanja APBN dimaksimalkan dengan memprioritaskan belanja barang dan modal serta produk dalam negeri. Bantuan sosial (bansos), imbuhnya, harus dipastikan penyalurannya tepat waktu. Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan pentingnya hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan dan ekonomi hijau.

"Jangan kehilangan fokus di bidang ini. lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya," tegas dia.

Kemudian, dalam pembelian barang, Jokowi menekankan pentingnya kehati-hatian. Di beberapa instansi pemerintahan seperti Polri, Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelejen Nasional, dan Kejaksaan angkanya cukup besar hingga 29,7%. Belanja barang yang terlalu banyak, terang Jokowi, akan berdampak pada biaya pemeliharaan dan perawatan.

"Kelihatan ini pemeliharan di pekerjaan umum (PU) Rp14,9 triliun, pemeliharan di PU artinya pemeliharan jalan irigasi. Sedangkan pemeliharaan kementerian/lembaga yang saya sampaikan Rp21,5 triliun, langsung kelihatan. Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak banyak yang akhirnya, kalau manfaat maksimal tidak apa- apa tapi kalau tidak maksimal dan biaya pemeliharan naik bisa Rp21,5 triliun," ucap Jokowi.

Jokowi meminta jajaran pemerintah menjaga stabilitas politik. Sebab, tahapan pemilu 2023 tengah berjalan. Ia juga menginginkan adanya pemulihan keamanan di Papua dilakukan secepatnya.

" Khususnya di Nduga, Intan Jaya dan kabupaten lainnya," tukas Jokowi. (Z-8)