visitaaponce.com

SERIKAT Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong para petani kelapa sawit swadaya segera melakukan sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia. Koperasi Petani sawit swadaya diharapkan terlibat aktif dalam persiapan sertifikasi sawit berkelanjutan menjelang mandatory ISPO tahun 2025.

Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto,SPKS memiliki tangung jawab dan komitmen penuh dalam mendukung percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia. Hal ini berjalan lurus dengan perbaikan tatakelola sawit sawit rakyat. 

“Target SPKS pada tahun 2023-2025 akan mensertifikasi anggotanya sekitar 4000 petani sawit masuk dalam proses sertifikasi ISPO dan RSPO,” ungkap dia dalam Diskusi Nasional Sawit Berkelanjutan, Senin (31/7).

Baca juga: Pemerintah Diminta Tindak Tegas Perkebunan Sawit Dalam Kawasan Hutan

Menurut dia, SPKS dalam satu tahun mampu mendorong lima koperasi untuk sertifikasi ISPO dan RSPO. Artinya, apabila semua stakeholders dalam perkebunan kelapa sawit bekerja sama, maka sertifikasi berkelanjutan pada petani sawit swadaya bisa dipercepat.

“Anggota SPKS saat ini yang telah sertifikasi ISPO dan RSPO sebanyak 1400 tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera”, tambahnya.

Baca juga: Holding Perkebunan Nusantara Lepas Ekspor Perdana Bungkil Inti Sawit ke Tiongkok

Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koorditor Ekonomi RI Musdhalifah Machmud mengajak, semua stakeholder untuk meyakinkan dunia bahwa perkebunan kelapa sawit tidak merusak. Melainkan memberikan banyak manfaat kepada banyak orang dan bisa mendukung pembangunan keberlanjutan atau SDGs.

“Mari kita bersatu padu, mendorong koperasi-koperasi kita perkebunan sawit rakyat untuk melakukan ISPO melalui regulasi-regulasi yang ada,” kata dia.

Bupati Kabupaten Sekadau Aron menyampaikan, pemerintah kabupaten Paser berkomitmen untuk melakukan praktik sawit berkelanjutan dan meminta Pemerintah Pusat untuk membantu petani yang bersertifikat ISPO. 

“Kabupaten Paser terus mendorong petani sawit untuk segera ISPO dan RSPO melalui berbagai program, dan kami juga berharap Pemerintah Pusat agar memeberikan insentif pada petani yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO,” kata dia. 

Menurut dia, dengan adanya rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Paser mampu mendorong terciptanya kerja sama berbagai stakeholders. Sehingga, terbangunya koperasi-koperasi petani sawit, bisa mempercepat proses keluarnya STDB, serta mendapatkan legalitas lahan dengan SHM oleh petani. 

Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS Sunari menambahkan, BPDPKS merupakan bagian dari entitas Pemerintah yang mengelola dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit. BPDPKS terus berkomitmen mendanai berbagai program pengembangan kelapa sawit seperti PSR, sarana prasarana, pendidikan dan penelitian, termasuk membiayai sertikasi ISPO. 

“Namun sejauh ini masih belum ada pengajuan anggaran untuk sertifikasi ISPO” ujar Sunari. 

Anggran yang tersedia ternyata belum mampu diserap oleh pelaku usaha terkhusus petani sawit swadaya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dirjenbun Kementerian Pertanian Prayudi Syamsuri menyampaiakan, pemerintah menyiapkan 140 sertifikasi ISPO. Namun belum ada yang terdaftar dan masih proses pengajuan, kalau sudah ISPO maka pemerintah akan memberikan karpet merah dengan bantuan sarana prasarana.

RSPO Deputy Director Market Transformation lndonesia Mahatma Windrawan Inantha menyampaikan, pihaknya terus mendorong untuk petani sawit melakukan RSPO. Sampai sekarang sudah menyalurkan dana insentif Rp2,9 Milliar kepada lima koperasi anggota SPKS

“Wadah ini merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat sertifikasi berkelanjutan ISPO dan RSPO oleh petani dan koperasi sawit swadaya,” tandas dia. (Z-10)