visitaaponce.com

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyiapkan stok beras sebanyak 16,2 ribu ton untuk persiapan menghadapi musim kemarau panjang atau El Nino.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa penyaluran stok beras tersebut dapat dilakukan kapan saja untuk memenuhi kebutuhan beras di Papua Tengah.

Menurut Arief, hal ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Bapanas agar dapat melakukan penanganan masalah kekeringan di Papua Tengah dalam waktu yang cepat.

Baca juga : Penyebab Tewasnya 6 Warga Puncak Papua Terungkap. Ini Kata Menko PMK

"Bapanas dalam hal ini bersama Bulog dan Pos Indonesia telah menyalurkan bantuan pangan beras yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Stok beras di wilayah Papua ada sebanyak 16,2 ribu ton dan siap kapan saja untuk disalurkan kepada masyarakat di Papua Tengah,” kata Arief dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (10/8).

Arief mengatakan, medan distribusi barang di Papua Tengah memang cukup menantang dan saat ini yang paling memungkinkan dijangkau secara cepat melalui jalur transportasi udara.

Baca juga : Cuaca Ekstrem dan Geografis Papua Tengah Hambat Penyaluran Bantuan Kemanusiaan

Namun Arief menargetkan bantuan pangan beras akan selesai pada akhir Agustus ini. Target penerima bantuan pangan beras di Kabupaten Puncak mencapai hampir 22 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan pangan beras disalurkan dalam bentuk beras 10 Kg selama 3 bulan.

“Untuk bantuan beras yang telah keluar dari Bulog sebanyak 659 ribu ton dan 439 ribu ton telah ada di titik penyerahan. Tentunya ini perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, TNI, Polri, dan BNPB untuk mendukung penyalurannya. Targetnya selesai pada akhir Agustus ini dan sesuai perintah Bapak Presiden yang meminta untuk melanjutkan kembali bantuan pangan beras ini pada Oktober sampai Desember mendatang,” jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief juga turut mendorong pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan adanya stok CBPD yang memadai akan membantu penanganan ketika terjadi kondisi kerawanan pangan yang diakibatkan gagal panen.

Sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah CBPD, disebutkan jumlah CBPD dihitung dengan mempertimbangkan produksi beras di daerah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah, dan kerawanan pangan di daerah.

Perhitungan tersebut agar turut disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah dan potensi sumber daya di daerah.

“Keberadaan stok CBP dan CBPD yang memadai sangat penting untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan seperti ini. Selain itu, CBP dan CBPD juga menjadi instrumen stabilisasi harga pangan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi. Untuk itu menjaga stok CBP dan CBPD sangat penting dan ini juga kita menggunakan gudang-gudang yang ada di dekat Bandara dan sekitarnya,” ujar Arief.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Bapanas menghitung kebutuhan beras selama 3 bulan ke depan untuk seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri di Kabupaten Puncak. Apabila perlu penambahan kuota stok dan jumlah penerima, agar juga menjadi pertimbangan.

“Pemerintah akan selalu memastikan ketersediaan beras masyarakat di sana. Nanti Bapak Kepala Badan Pangan Nasional bersama Bulog dan Pos Indonesia yang akan menghitung kebutuhan beras jangka pendek untuk 3 bulan ke depan bagi semua KK yang ada di sana. Apabila bisa menambah stok di luar KPM tadi, agar juga bisa ikut didistribusikan. Bantuan dari pemerintah agar dapat terbagi-bagi, misalnya Kementerian Sosial bisa fokus bantuan makanan tambahan, lalu BNPB fokus menyiapkan infrastruktur dan fasilitas di sana,” kata Muhadjir. (Z-4)