visitaaponce.com

PEREMPUAN Maju Indonesia (PIM) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama di Jakarta. Kegiatan yang mengusung tema 'Sinergi dan Dedikasi untuk Bangsa' tersebut dilaksanakan selama dua hari pada17-18 Oktober 2023. 

Pada acara ini Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Jan S Maringka turut menjadi salah satu pembicara kunci.

Selain itu,  hadir sebagai narasumber adalah Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju (PIM) Lana T Koentjoro, tenaga profesional Lemhanas Tantri Relatami, dan Asosiasi Pembudidaya Tanaman Kacang Koro Indonesia Grace Taliwongso Nelwan sebagai narasumber.

Baca juga: Pemkab Bandung Kembali Raih Penghargaan Kabupaten/Kota Pangan Aman Tingkat Nasional

Rakernas ini juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Menparekraf) Sandiaga Solahudin Uno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (OJK) Frederica Widyasari Dewi.

Jaga Kedaulatan Pangan

Dalam paparannya di acara tersebut, Jan S Maringka menyampaikan terima kasih kepada PIM telah mengangkat salah satu tema ketahanan pangan dalam rangka menjaga kedaulatan pangan.

Jan mengajak para peserta yang tergabung dalam PIM untuk ikut serta menjaga ketahanan pangan demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Hal itu sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. 

Baca juga: Perempuan Didorong Tingkatkan Peran Majukan Bangsa

"Barangkali kita lupa, mungkin produksi-produksi pangan kita ini kalau tidak kita jaga maka bagaimana keberadaan Indonesia sebagai negara agraris akan kita pertahankan," kata Jan saat memberikan sambutan di Rakernas PIM. 

Dia melanjutkan, banyak cara yang bisa dilakukan dalam menjaga ketahanan pangan, salah satu upaya sederhana yang bisa dilakukan dengan menanam kacang koro, cabai, tomat, dan bawang.

Menurut Jan, upaya menanam itu mampu mengurangi ketergantungan terhadap kacang kedelai dan otomatis menekan inflasi.

"Ini adalah salah satu bentuk bagian kita menjaga ketahanan pangan kita. Selama ini kita banyak bergantung dengan masalah-masalah impor antara lain kedelai. Ini menunjukkan bahwa kita mampu memberikan subtitle dari hal-hal yang ketergantungan kita terhadap produk-produk impor tersebut," ujarnya. 

Lebih jauh Jan mengungkapkan, dalam menjaga ketahanan pangan pihaknya tidak bisa melakukan sendiri.

"Oleh sebab itu semangat kolaborasi harus dilakukan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk bekerjasama dengan APIP dan APH serta kelompok tani di Indonesia dan PIM,: ucap Jan.

Baca juga: 27 Ribu Haktare Lahan Sawah Rusak, Bupati Bogor Minta Pola Makan Diubah

"Dengan keterbatasan-keterbatasan kita mengetahui anggaran kementerian ini makin lama makin turun tapi akhirnya dengan semangat kebersamaan, kita bisa mewujudkan suatu komitmen bersama dengan Kementerian Desa (Kemendes PDTT) kita wujudkan bagaimana dana desa itu yang sudah dibagikan ke masing-masing (desa) 1 miliar oleh Menteri Keuangan di alokasikan sedikitnya 20% untuk anggaran pertanian," ucapnya. 

Jan menambahkan, keberpihakan mengalokasikan dana yang dilakukan Kemenkeu juga bukan tidak mungkin dilakukan Kementerian Pariwisata, dimana setiap desa yang ada nantinya bisa didorong menjadi agrowisata.

"Mudah-mudahan forum satu meja ini yang dibentuk oleh Perempuan Indonesia Maju (PIM) akan lebih mewujudkan di masa yang akan datang," tutupnya.

Baca juga: Puan Maharani Sebut Alih Fungsi Lahan Sebabkan Krisis Pangan

Hal itu juga sesuai dengan arahan Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi yang berkomitmen meningkatkan produksi pangan dengan berbagai rencana kerja strategis demi mewujudkan kedaulatan pangan. 

"Kementerian Pertanian sangat diharapkan masyarakat untuk dapat menggenjot produksi pangan nasional," ujarnya saat menghadiri peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) di Bapanas.

Di sisi lain, Arief juga mengungkapkan rencana itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo akan membangun sistem ketahanan pangan nasional bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Salah satu yang memang diperintahkan Pak Presiden adalah Kementerian Pertanian bersama BRIN itu sama-sama membangun ekosistem pangan," ucapnya, (RO/S-4)