visitaaponce.com

ASOSIASI Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 yang di gelar di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta (10/11). Selain membahas tentang program prioritas di tahun depan, Rakernas ini juga membedah visi-misi perumahan calon presiden (Capres) 2024 dalam sebuah talkshow.

Mengusung tema “Masa Depan Penyediaan Rumah Rakyat Pada Pemerintahan yang Akan Datang” salah satu Capres yang hadir, Anies Baswedan mengungkapkan, program perumahan yang akan digulirkan adalah kemudahan akses kredit pemilikan rumah (KPR) untuk semua lapisan masyarakat. Dirinya mengaku ingin suku bunga KPR lebih terjangkau agar memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah. 

Selain itu dirinya juga memperhatikan sektor informal maupun pekerja independen dapat terfasilitasi KPR.

"Kami ingin suplai kebutuhan rumah ditopang sistem pembiayaan yang membuat satu suku bunga, jadi lebih terjangkau dan mekanisme jadi lebih mudah. KPR tidak hanyak semata Kredit Pemilikan Rumah (KPR) namun juga bisa mewujudukan cita-cita ‘Keluarga Punya Rumah’,” jelas Anies di depan anggota Apersi yang datang dri 25 provinsi, Jumat (10/11).

Baca juga: Program Capres 2024 Jadikan Isu Perumahan Hal Utama

Menurut Anies, pemerintah harusnya tidak hanya memfasilitasi mereka yang ada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non formal, dan independen karena kelompok ini yang merasakan dampak. Sehingga akses KPR lebih meningkat dan semua merasakan manfaatnya.
 
Anies menjelaskan, wujud dari konsep ini ada dua program, pertama KPR pasti 5% dan tepat, kira-kira itu arahnya. Sementara untuk pekerja mandiri itu KPR yang dibantu prosesnya, penjaminannya lewat negara sehingga pelaku-pelaku yang nonformal dan informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk beli rumah. 

Baca juga: Musda Apersi Jawa Barat Diharapkan Berjalan Lancar

“Melalui program tersebut diharapkan dapat mencapai visi 2 juta hunian yang terintegrasi di Indonesia bisa terealisasi,” ungkapnya.

Sementara calon presiden Ganjar Pranowo yang di wakilkan Anggota Dewan Pakar, Tim Pemenangan Nasional (TPN), Heru Dewanto menyatakan menegaskan bahwa secara filosofi sektor perumahan selalu berkaitan dengan konteks perkotaan dan lingkungan hidup. Menurutnya, kami (TPN Ganjar – Machfud) sudah mewacanakan untuk membuat kementerian yang akan mengurus perumahan, perkotaan dan lingkungan hidup.
 
“Kami menyadari, rumah adalah membentuk SDM yang handal, maka semuanya berawal dari rumah yang layak. Untuk itu kita melihat sektor perumahan itu penting dan harus ada politic will yang kuat. Di dalamnya juga ada politik anggaran dan juga ekosistem yang kuat, dan kita paham bahwa masalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah terkendala pembiayaan, bukan hanya bunga rendah tapi pembiayaan jangka panjang,” jelas Heru Dewanto 

Ia menegaskan bahwa dengan adanya pembiayaan jangka panjang maka kepastian berbisnis pelaku usaha sektor perumahan akan lebih pasti.

Apersi Soroti Kebijakan yang Fluktuatif dan Tidak Pasti

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah menyatakan, Apersi menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah fluktuatif atau naik turun, sehingga iklim berusaha lebih tenang. Misalnya soal perizinan membuat sumur untuk keperluan rumah tangga.
 
“Ini akan menjadi masalah karena nanti masyarakat seluruhnya mengebor air untuk rumah tangga harus izin. Kalau tidak izin bisa kena pidana kita semua,” kata Junaidi. 

Menurut dia, dalam undang-undang bumi dan air kan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun atutan baru ini menjadikan air yang seharusnya dinikmati masyarakat secara gratis ini harus berizin. 

“Bukan hanya pengembang saja yang kena dampaknya, masyarakat umum juga bisa kena sanksi semua. Aturan ini akan menjerat siapapun harus memiliki izin untuk membuat sumur air," tegas Junaidi.
 
Junaidi menambahkan, kebanyakan dalam proses perizinan prosesnya tidak mudah. Jika membuat sumur harus ada izin saya yakin aka nada proses proses yang panjang. 

“Mengurus perizinan itu tidak gampang, kita merasakan semua proses perizinan yang baru bisa menjadi benturan bagi kita semua, gimana target tahunan penyediaan rumah bisa tercapai kalau begini,” terangnya.
 
Junaidi juga menyoroti menyoal syarat realisasi KPR yang mencantumkan poin harus memiliki sumber air. Jika sumber air tidak ada, pasti efeknya menuju realisasi pencapaian target. 

Adapun, target tahunan Apersi adalah sekitar 100 ribu unit. Hingga akhir Oktober 2023, tercatat sudah ada 70 ribu unit rumah subsidi terbangun dan 20 ribu unit rumah komersil terbangun. 

“Jaringan PDAM juga belum ke semua daerah. Nah itu, bagaimana memaksa masyarakat untuk mandiri sementara pemerintah tidak menyiapkan infrastrukturnya. Aturan ini salah kaprah, kita diminta tidak boleh menggunakan air tanah untuk kepentingan rumah tangga, tetapi pemerintah tidak menyediakan PDAM ke rumah-rumah. Saya rasa ini menghambat program pak Presiden terkait program sejuta rumah (PSR)," ungkapnya.

Selain acara Rakernas, Apersi juga memperingati HUT ke 25 pada 10 November 2025 ini. Di usianya yang tak muda lagi, kata Junaidi, Apersi terus berkomitmen untuk berkontribusi membangun rumah rakyat. 

“Saat ini, anggota Apersi tersebar hampir di seluruh provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 3500 pengembang/perusahaan,” tandas dia. (Z-10)