visitaaponce.com

TIGA pasangan calon presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilu 2024 membawa isu perumahan sebagai isu utama. Hal ini diapresiasi oleh pengamat properti dari Panangian School of Property, Panangian yang memastikan bahwa perumahan menjadi salah satu program prioritas yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang.
 
Menurut dia, belum ada pemilu yang 'pro-perumahan' seperti sekarang ini. 

“Program yang mereka usung sekarang mungkin masih mentah dan butuh waktu untuk merealisasikan, itu soal lain. Namun kita apresiasi saat ini bahwa kesadaran kolektif dari para elite politik mulai tumbuh untuk menggelorakan program perumahan,” ucapnya, Selasa, (7/11), di Jakarta.

Baca juga: 3 Bacapres Adu Visi Misi di Silaknas ICMI

 
Panangian menjelaskan, dalam beberapa periode pemerintahan belakangan ini, pemenuhan perumahan bagi masyarakat hampir tak tersentuh oleh calon Persiden dan Wakil Presiden dalam program dan target mereka. Bahkan untuk sekadar memasukkan isu perumahan dalam daftar janji pun mereka lupa. 

“Namun melihat visi-misinya sekarang ini, kita patut berharap dan memberikan apresiasi kepada mereka,” ungkapnya.  

Baca juga: Demokrat Tanggapi Visi Misi Prabowo Gibran
 
Menurut Panangian, memang sudah seharusnya sektor properti ataupun perumahan dijadikan isu utama. Sebab, permasalahan di sektor perumahan ini tak pernah habis. 

“Isu perumahan sejatinya juga merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana. Karena bergeraknya sektor properti dan perumahan dapat berkontribusi besar dalam menggerakan perekonomian nasional. bahkan sektor ini juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja,” terangnya.
 
Berdasarkan kajian LPEM FEB UI yang dirilis pada Mei 2023 lalu, sektor properti yang terdiri dari Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan selama periode 2018-2022 berkontribusi terhadap penciptaan nilai output perekonomian (omset) sebesar Rp4,7 triliun hingga Rp5,7 triliun per tahun.
 
Sedangkan, kontribusi sektor properti terhadap PDB Nasional selama periode 2018-2022 sebesar Rp2,3 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun atau setara dengan 14,63% - 16,30% dibandingkan dengan PDB Nasional. 

Dari sisi pendapatan pekerja, kontribusi Sektor Properti sebesar Rp938 miliar hingga Rp1,1 triliun per tahun. Dari sisi tenaga kerja, Sektor Properti menyediakan kesempatan kerja 13,8 juta orang per tahun atau setara dengan 9,6% angkatan kerja nasional tahun 2022 atau 10,2% penduduk bekerja tahun 2022.
 
Sektor Properti serta efek penggandanya selama periode 2018-2022 menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp185 triliun per tahun atau setara 9,26% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat.
 
Untuk pemerintah daerah, Sektor Properti serta efek penggandanya berkontribusi menciptakan PAD bagi pemerintah daerah sekitar Rp92 triliun per tahun atau setara dengan 31,86% dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
 
Pada kondisi 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54%. Apabila Sektor Properti tidak beroperasi, maka tingkat kemiskinan menjadi 17,37%. Selisih antara keduanya sebesar 7,83% disinyalir menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
 
“Nah, dari data itu bisa kita lihat betapa besarnya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional.  Jadi memang kita bersyukur juga ketiga pasangan ini memasukan properti atau perumahan ke dalam program prioritas mereka. Artinya kini ada sedikit progres yang mengembirakan. Tema perumahan sudah mulai disinggung-singgung, meski belum dalam porsi yang besar,” imbuh Panangian.

Program yang Lebih Realistis

Pasangan Ganjar Paranowo – Mahfud MD (GaMa), beberapa waktu lalu mereka menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian, mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.
 
Pasangan Anies-Cak Imin membidik untuk menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta, menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z, akan disiapkan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.
 
Sementara itu, Pasangan Prabowo Subianto – Gibran bahkan sudah memiliki beberapa program yang tampak lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan. Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, ppasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.
 
“Saya rasa, yang paling realistis dari ketiga pasangan ini adalah program Parbowo-Gibran. Pasalnya mereka membangun dari desa. Jadi mereka mencoba mengekpresikan visinya bukan kapitalis. Ini luar biasa. pembangunan dari desa ini juga diyakini bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan,” tegas Panangian.
 
Lebih lanjut Panangian memaparkan, Parabowo-Gibran kelihatannya sudah sangat menyadari tugas pemerintah ke depan dalam mengatasi persoalan perumahan yang semakin kusut akan sangat berat. Beberapa waktu lalu kepada mereka (Prabowo-Gibran-red), saya mengusulkan juga bahwa pemerintah yang akan datang minimal membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahunnya.
 
“Mengapa harus 1,3 juta unit per tahun?  Karena kalau tidak, maka tidak akan ada pengurangan backlog sejak pemerintahan Suharto sampai pemerintahan yang sekarang. Jadi saya sebagai pengamat mencoba mengusulkan supaya kita membangun 500 ribu unit landed house, 500 ribu unit rusunami dan 3 juta rumah di pedesaan. Sementara dana subsidi 500 Ribu unit landed house Rp50 triliun, Subsidi 500 ribu unit Rusunami Rp36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp101 triliun per tahun.
 
Caranya? yang paling simple adalah dengan menambah jumlah subsidi perumahan. Subsidi kita sekarang kan cuma Rp20 triliun. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 triliun.  Jadi untuk perumahan tidak sampai 3 persen.
 
“Bandingkan juga dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang paling dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10 persen.Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10 persen. Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp40 sampai 50 triliun- lah. Atau paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang,” tandas Panangian. (Z-10)