DPR Desak BPK Lakukan Audit Proyek LRT
![DPR Desak BPK Lakukan Audit Proyek LRT](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/6080ba9ece482e6178b4dfa08f7e3752.jpg)
ANGGOTA Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) yang memiliki setumpuk masalah pada sarana kereta.
Masalah itu antara lain soal kepingan roda pada rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek yang cepat aus. Sebanyak 18 trainset masuk bengkel untuk dilakukan pembubutan roda yang aus, sehingga berdampak pada berkurangnya kereta yang dapat dioperasikan. Waktu tunggu kereta LRT Jabodebek pun semakin lama menjadi satu jam di luar jam sibuk.
Masalah lain yang disinggung Suryadi ialah adanya tudingan pelanggaran peraturan teknis terkait dengan standar lebar rel yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
Baca juga : LRT Jabodebek Bermasalah, DPR Kritik Pedas Kereta Buatan Inka
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan jika lebar teknis rel di lengkungan tidak sesuai dengan lebar lengkung yang diatur oleh Permenhub No.60/2012 itu, maka sisi roda bagian luar dan dalam akan mudah terkikis.
Baca juga : LRT Fase 1B Diharapkan Tekan Kemacetan Hingga Polusi
Kemudian, dari laporan yang dihimpun Suryadi, ditemukan adanya masalah serbuk besi di beberapa titik pada rel LRT Jabodebek yang diduga memicu korsleting pada sejumlah komponen wesel atau percabangan rel.
"Melihat masalah-masalah yang sampai sekarang tidak diupayakan pencarian penyebabnya, kami meminta agar LRT Jabodebek segera diaudit BPK," tegas Suryadi dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (18/11)
Menurutnya, audit tersebut juga harus dilakukan bersama para ahli perkeretaapian seperti dari akademisi dan profesional. Selama proses audit dan penanganan solusi kereta, Suryadi mengusulkan adanya penghentian sementara operasional LRT Jabodebek.
"Ini diperlukan agar keamanan dan keselamatan warga pengguna terjamin. Kementerian Perhubungan harus memperhatikan penyebab masalah aus roda dan rel LRT Jabodebek, bukan hanya menangani pembubutan roda saja," pungkasnya.
Dalam keterangan terpisah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah fokus pada perbaikan sarana LRT Jabodebek yang bermasalah. Menggandeng konsultan asing dari Prancis, Systra, DJKA Kemenhub sedang menelusuri kendala yang dialami moda transportasi itu.
"Kami ingin fokus kepada solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi sehingga pemenuhan headway atau waktu tunggu kereta menjadi 7,5 menit dapat segera terwujud," tutur Risal dalam siaran pers.
Saat ini, lanjutnya, proses pembubutan roda masih berlangsung dan diharapkan dapat segera tuntas. Terlebih, menurut Risal, pihak operator telah melakukan pengadaan mesin bubut tambahan sehingga dapat mempercepat proses perbaikan roda.
Selain melakukan pembubutan roda, Kemenhub bersama operator LRT Jabodebek tengah memperhalus profil permukaan rel dan memberikan pelumas oli lubricant pada rel LRT Jabodebek.
“Alhamdulillah pasca dilakukan grinding (mengasah permukaan roda) dan pelumasan ini, sudah tidak ditemukan aus pada roda, sehingga trainset yang beroperasi saat ini dalam kondisi aman dan tidak perlu dilakukan penggantian," klaim Risal.
DJKA Kemenhub, ungkapnya, akan terus mengupayakan penambahan trainset LRT Jabodebek untuk mengakomodasi permintaan penumpang agar dapat terlayani dengan baik. (Z-8)
Terkini Lainnya
Tarif Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta Hanya Rp1 pada 22-23 Juni 2024
Tarif Normal LRT Jabodetabek Mulai dari RP5 Ribu Hingga Rp20 Ribu, Berlaku per 1 Juni
LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Terus Dibangun
Pembangunan LRT Fase 1B, Heru Budi: Lebih Cepat Saat Cuaca Panas
MRT, LRT, dan Transjakarta Izinkan Penumpang Untuk Berbuka Puasa di Dalam Kendaraan
Angkutan Umum Harus Bersih Dari Atribut Kampanye
Komisi II DPR Tak Heran Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat Akibat Kasus Asusila
Pemerintah dan DPR Setujui Pemberian PMN ke Sejumlah Lembaga dan BUMN
Ormas Harus Profesional Kelola Tambang
Ingin Bangun 13.000 Rumah, Perumnas Ajukan PMN Rp1,1 Triliun
Pimpinan KPK Dinilai Cari Kambing Hitam
Pemerintah Dinilai tak Serius Lindungi Data
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap