visitaaponce.com

Pemerintah Minta Kebijakan Utang tak Hanya Lihat Nominal

Pemerintah Minta Kebijakan Utang tak Hanya Lihat Nominal
Ilustrasi utang(Freepik)

MASYARAKAT diminta tak tak hanya menilai kebijakan utang pemerintah berdasarkan nominal. Aspek portofolio risiko pengadaan utang dinilai menjadi hal yang utama dan penting untuk diperhatikan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Selasa (2/1).

"Jadi jangan lihat hanya dari nominal, ekonomi kita terus tumbuh, PDB makin besar. Jadi kiranya tidak dilihat dari nominal, tapi dilihat dari indikator portofolio utang pemerintah yang semain baik dari waktu ke waktu," ujarnya.

Baca juga: Penambahan Utang Perlu Diwaspadai

Per akhir November 2023, nominal utang pemerintah tercatat Rp8.041 triliun. Secara nominal, besaran utang pemerintah terus merangkak naik. Namun berdasarkan rasio terhadap PDB, utang pengambil kebijakan mengalami penyusutan, utamanya selepas pandemi covid-19.

Hingga akhir bulan 11 di 2023, rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di level 38,11%. Itu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 39,7% terhadap PDB dan jauh lebih rendah dari titik tertinggi rasio utang pemerintah di angka 40,7% pada saat krisis akibat pandemi covid-19.

Baca juga: Hingga 21 Desember 2023, Belanja Negara Terealisasi 88,3 Persen

Aspek lain yang patut dipertimbangkan dalam melihat kebijakan utang, kata Suminto, ialah risiko dari sisi nilai tukar. Saat ini proporsi utang pemerintah berdenominasi valuta asing kian menurun. Per akhir November 2023, porsi utang dalam bentuk valas ada di level 27,5%, lebih rendah dari sebelum pandemi di angka 37,9% dari total utang.

Selain itu, pengadaan utang yang dilakukan pemerintah memiliki tenor yang terbilang panjang. Secara rerata, jatuh tempo utang pemerintah ialah 8,1 tahun. "Dari sisi refinancing risk atau rerata tenor cukup panjang, sekitar 8,1 tahun," kata Suminto.

Kemudian sekitar 82% utang pemerintah memiliki tingkat kupon tetap atau fixed rate. Itu menyebabkan utang yang dimiliki pemerintah relatif aman dan tak terpengaruh signifikan terhadap perubahan kebijakan suku bunga acuan di pasar.

"Kalau kita lihat indikator solvabilitas, kita juga melihat dari sisi rasio utang terhadap penerimaan negara, dari sisi utang terhadap penerimaan negara masih dalam rasio aman dan terjaga dengan baik. Dari sisi likuiditas terus kita jaga. Misal, current budget balance, pendapatan dan belanja rutin, dari sisi itu likuiditas kita baik," terang Suminto. (Mir/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Abdillah M. Marzuqi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat