Bertemu Menteri Korsel, Menhub Budi Karya Bahas Penyelesaian Studi Proyek LRT Bali
![Bertemu Menteri Korsel, Menhub Budi Karya Bahas Penyelesaian Studi Proyek LRT Bali](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/825f7a33214d5f646276e92da5d3990c.jpg)
MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membahas penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) di Bali bersama Korea Selatan (Korsel).
Budi bertemu Wakil Menteri Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan (Korsel) Sangwoo Park di Seoul, Korsel, Selasa (9/1).
Budi menjelaskan, pemerintah mengundang Korsel untuk bekerja sama membangun proyek transportasi massal berbasis rel pertama yang ada di Pulau Dewata. Pengerjaan FS dilakukan oleh perusahaan kereta api nasional Korsel, Korea National Railways (KNR).
Baca juga : Menhub Sebut LRT Jadi Solusi Atasi Kemacetan di Bali
“FS sudah mulai dilakukan pada Januari 2023 lalu, dan kami targetkan studinya sudah selesai pada April 2024,” ujar Menhub dalam keterangan resmi, Kamis (11/1).
Ia menerangkan pembiayaan studi kelayakan dari hibah perusahaan asal Negeri Ginseng, Korea Eximbank.
Menhub menuturkan pengerjaan FS proyek LRT Bali bukan suatu hal yang mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan mulai dari teknis, finansial, dan institusional.
Baca juga : Bappenas: Studi Kelayakan Proyek LRT Bali Rampung Akhir 2023
"Tapi kami yakin FS ini dapat kita selesaikan dengan baik,” ucap Budi.
Kemenhub, ungkapnya, akan fokus untuk memulai pembangunan LRT Bali tahap pertama yaitu dari Bandara Ngurah Rai hingga Central Park di Kuta.
Proyek itu akan memiliki konstruksi bawah tanah (underground) dengan berpusat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Lintasan rel LRT Bali akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke Kuta Central Park, kemudian dilanjutkan ke Seminyak.
Baca juga : Kemenhub Siapkan Aplikasi Pemesanan Integrasi Tiket Angkutan Umum, Pertama di Dunia
Adapun tujuan utama pembangunan transportasi massal perkotaan itu untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Pulau Dewata.
Terkait dengan pembiayaan proyek tersebut, Menhub mengungkapkan pemerintah masih terus membahas berbagai skema kerja sama. Baik itu memanfaatkan pinjaman dari lembaga Bantuan Pembangunan Resmi Korea atau Official Development Assistance (ODA), maupun dengan skema kemitraan pemerintah–swasta atau public priivate partnership (PPP).
“Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Korsel kepada pihak Eximbank, KNR, dan pihak terkait lainnya," pungkasnya. (Z-5)
Terkini Lainnya
Pembangunan Bandara VVIP di IKN sudah 50%
Kemenhub Uji Coba Biskita Trans Depok
Rayakan Hari Pelaut Sedunia, Kemenhub Dorong Ekspansi Internasional
Badan Bank Tanah Sediakan Lahan untuk Bangun Ecocity Penunjang IKN
KPK Usut Kabar Sewa Helikopter Menhub Diduga Pakai Uang Korupsi Jalur Kereta
Jurnalis Media Indonesia Raih Juara Kedua Kompetisi Jurnalistik Kemenhub
Kolaborasi dan Efisiensi Kunci Majukan Industri Kepelabuhanan
Kemenhub Prioritaskan Penyediaan Kendaraan Listrik di IKN
Menhub Tegur Garuda Indonesia Soal Layanan Penerbangan Haji
Menhub Klaim Proses Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tumbuh Cukup Merata
Persiapan Jelang Pengabenan Korban Penganiayaan STIP
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap