visitaaponce.com

EMITEN properti PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) memfokuskan penjualan segmen perumahan dengan target penjualan yang lebih tinggi sebesar 53% dari total nilai target pra penjualan sebesar Rp9,5 triliun. Target ini dibuat berdasarkan pertimbangan pasar properti yang terus tumbuh. 

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengungkapkan bahwa target tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kinerja tahun 2023, prospek 2024, dan faktor eksternal seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi dan situasi terkini. Selama tahun 2023, perusahaan berhasil mencapai penjualan pemasaran sebesar Rp9,5 triliun, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp8,8 triliun.

“Target 9,5 triliun yang kita umumkan ini memang konservatif, namun selalu kita maintance agar tercapai, jadi tidak asal menargetkan saja,” ungkap Hermawan dalam acara Property Outlook 2024, Kamis (1/2).

Baca juga : Central Tiban, Hunian 2 Lantai Terjual Habis Seharga 1 Lantai

Hermawan menjelaskan, dengan capaian sepanjang 2023 BSDE kini menjadi perusahaan yang menempati peringkat kedua dalam hal penjualan pemasaran di Indonesia, setelah PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) yang berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp10,2 triliun. 

Hermawan mengatakan bahwa secara keseluruhan, pasar properti memiliki potensi untuk terus berkembang. Namun, BSDE telah mengantisipasi dan mempertimbangkan beberapa faktor, terutama dalam semester pertama tahun 2024, yang mencakup hari libur nasional, pemilu, dan stabilitas geopolitik. 

Baca juga : REI Usulkan Propertinomic Sebagai Road Map Ideal Perumahan Nasional

Sementara itu, ia menyatakan bahwa fokus penjualan tertuju pada segmen perumahan, yang diharapkan menyumbang sekitar 53% dari total nilai pra penjualan, mengungguli segmen komersial yang diharapkan berkontribusi sekitar 31%.

BSDE memiliki target sebesar Rp5,28 triliun untuk proyek BSD City, dengan alokasi dana sekitar Rp3,28 triliun untuk segmen residensial. Perusahaan juga berfokus pada kelanjutan peluncuran klaster yang sudah berjalan, termasuk Eonna, Enchante, Terravia, Hiera, dan The Zora. 

Di sisi lain, sekitar Rp2 triliun diarahkan ke segmen komersial, termasuk lot komersial, ruko shop-offices, business lofts, serta proyek apartemen yang tengah berjalan seperti Akasa dan Upperwest. Proyek-proyek unggulan lainnya, seperti Grand Wisata (Bekasi), Kota Wisata (Cibubur), dan Grand City (Balikpapan), memiliki target prapenjualan masing-masing sebesar 10%, 6%, dan 4%.

Baca juga : Laba Bersih Winner Tumbuh 316 Persen di Tengah Suku Bunga Tinggi

“Kami mengamati bahwa kemajuan sektor industri di Timur Jakarta dan peningkatan konektivitas infrastruktur di Selatan Jakarta memberikan dampak positif pada pengembangan kota-kota mandiri lainnya di wilayah tersebut, seperti Grand Wisata dan Kota Wisata,” ungkap Hermawan.

Selain itu, BSDE juga menilai bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberikan dampak positif pada kota besar di sekitarnya, khususnya Balikpapan. Dengan dukungan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Perusahaan akan fokus meningkatkan penjualan dari produk siap jual, seperti apartemen di Jakarta dan Surabaya, seperti Southgate, The Elements, Aerium, dan Klaska.

“Potensi penjualan terserap berkat adanya PPN DTP sekitar Rp1,8 triliun, saat ini realisasinya memang masih di bawah 10% kami akan berupaya maksimal agar targetnya tercapai dengan menggunakan metode penjualan reguler yang kami lakukan,” tambah dia.

Baca juga : Manfaatkan Insentif PPN DTP, Harvest City Targetkan Penjualan Tumbuh 25 Persen  

Seperti yang diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa jika Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan antara November 2023 hingga Juni 2024, maka PPN DTP akan dicover sepenuhnya sebesar 100 persen. Sementara jika BAST dilakukan pada periode Juli 2024 hingga Desember 2024, PPN DTP akan dicover sebesar 50 persen.

Pengamat Properti Anton Sitorus mengatakan, agar rumah tapak atau rumah susun memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harga jual tidak boleh melebihi Rp5 miliar. Kedua, rumah tersebut harus memiliki PPN terutang pada periode November hingga Desember 2023.

"Sejak pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah pada masa pandemi tahun 2021, insentif PPN DTP dan pelonggaran rasio LTV telah terbukti memberikan dampak positif terhadap daya beli konsumen, yang pada gilirannya membantu meningkatkan penjualan properti di Indonesia,” kata Anton.

Baca juga : Penjualan Rumah di AS Anjlok pada September, Terendah sejak 2010

Pasar berharap agar program insentif ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama agar memungkinkan pengembang dan pembeli untuk memanfaatkannya secara maksimal dengan persiapan yang memadai. Khususnya untuk segmen menengah-bawah, insentif fiskal mungkin perlu diberikan secara terstruktur dan terencana untuk meningkatkan daya beli, dengan metode inovatif seperti pembebasan pajak khusus untuk pembelian apartemen berbiaya rendah. (Z-10)