visitaaponce.com

PERTUMBUHAN ekonomi diyakini bisa berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Dalam upaya itu, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta sumber daya alam (SDA) yang memegang teguh prinsip berkelanjutan menjadi faktor kuncinya.

“Kita akan terus mengikuti turbulensi dan berproses menuju titik keseimbangan ekonomi dan lingkungan dengan terus membangun paradigmatis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan pendekatan environment, social, and governance (ESG),” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam kuliah umum Media Indonesia di Grand Studio Metro TV, Jakarta Barat, kemarin.

Siti mengakui hal itu memang bukan pekerjaan mudah. Turbulensi di bidang lingkungan hidup masih akan terus berjalan. Namun, ia meyakini dengan pendekatan ESG semua akan berjalan dengan semestinya.

Baca juga : Menggali Potensi Transformasi Lingkungan dan Energi

Sejalan dengan itu, imbuh Siti, UUD 1945 telah mengamanatkan adanya hak konstitusional, hak operasional, dan hak ekonomi rakyat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu, perlu transformasi kebijakan tata kelola lingkungan berlandaskan kaidah ilmiah, legitimasi konstitusional, dan fungsi eksekutif yang kuat. “Implementasi langkah-langkah korektif membutuhkan eksekutif yang kuat. Pemerintah merupakan simpul negosiasi segala kepentingan,” terangnya.

Siti optimistis keseimbangan menuju pemerataan ekonomi dapat dicapai, salah satunya melalui optimalisasi perizinan pemanfaatan SDA dan lingkungan untuk investasi berwawasan lingkungan sekaligus membangun produktivitas rakyat. “Jadi, kalau perizinan dipermudah, itu bukan untuk memudahkan swasta, melainkan untuk (meningkatkan) investasi ekonomi lingkungan berkelanjutan dan itu perlu didukung,” ucapnya.

Menurut data Kementerian LHK, sebelum 2017, akses untuk rakyat terhadap perhutanan hanya 4% dan untuk korporasi 96% dari total seluas 42,2 juta hektare. Angka akses untuk rakyat itu kemudian meningkat lebih dari 400% pada 2023 menjadi 18,36% dari total 54,65 juta hektare atau seluas 10,03 hektare.

Baca juga : Kuliah Umum Media Indonesia ke-54: Transformasi Ekonomi Lingkungan dan Menjaga Industri Migas Di Tengah Transisi Energi

Hal lain yang akan mempercepat pencapaian titik keseimbangan ekonomi dan lingkungan, menurut Siti, ialah mendorong percepatan rekonfigurasi skenario bisnis berbasis SDA, dari sumber daya besar bernilai kecil menuju sumber daya minimal, tapi menghasilkan nilai yang besar (big-resources and small-value menjadi small-resources and big-value).

“Lainnya ialah aktualisasi nilai ekonomi karbon untuk pengendalian emisi gas rumah kaca dan pembangunan nasional dan stimulasi ekonomi.”

Baca juga : Transformasi Ekonomi Lingkungan: Menatap Masa Depan Berkelanjutan Indonesia

 

Transisi energi

Baca juga : Dunia Usaha Semakin Patuh dalam Pengurangan Emisi dan Transformasi Lingkungan

Pada kuliah umum Media Indonesia sesi kedua, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Shinta Damayanti mengungkapkan pihaknya fokus melakukan transisi energi melalui lima upaya.

Yang pertama, jelas dia, ialah dengan carbon capture. Itu merupakan teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. "Untuk carbon capture and storage (CCS) serta carbon capture, utilization, and storage (CCUS), sudah ada beberapa proyek, di Ubadari, Bintuni, Abadi, dan Saka Kemang," kata Shinta.

Langkah kedua ialah menerapkan energy management dengan penggunaan gas sebagai pengalihan energi-energi yang lain. Ketiga, SKK Migas terus melakukan zero flaring atau penurunan pembakaran gas untuk mendukung langkah pengurangan emisi gas rumah kaca.

Baca juga : Akses Perhutanan ke Masyarakat Terus Diperluas

Berikutnya, SKK Migas juga mendukung reforestrasi. "Alhamdulillah setiap tahun kita selalu di 2,2 juta pohon. Ini mendukung Bu Siti (Menteri LHK) dalam hal penyerapan emisi karbon sampai 4,3 juta ton."

Upaya terakhir, SKK Migas sedang menyelesaikan perhitungan baseline untuk emisi gas rumah kaca hulu migas untuk mengetahui berapa emisi yang dikeluarkan dalam setiap proses produksi migas. (Fal/X-3)

Baca juga : Pertemuan APRFHE 2023 Bahas Masalah Kesehatan yang Dipicu Faktor Lingkungan