visitaaponce.com

PASANGAN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menegaskan komitmennya untuk membangun 3 juta rumah di Indonesia setiap tahun guna meningkatkan kualitas hidup rakyat. Pernyataan ini disampaikan oleh Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Konsolidasi Nasional Pengusaha dan Pekerja di Stadion Indonesia Arena GBK Jakarta, Senin (5/1).

Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa pembangunan 3 juta rumah tersebut akan dibagi secara merata, yaitu 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memberikan respons positif terhadap program ini. Hashim Djojohadikusumo bahkan menantang REI untuk menjadi punggawa terdepan dalam merealisasikan pembangunan tersebut.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyambut baik program perumahan dari Prabowo-Gibran. REI siap menerima tantangan untuk terlibat dalam merealisasikan pembangunan 3 juta rumah tersebut. Joko Suranto mengungkapkan bahwa target pembangunan tersebut sejalan dengan upaya menuntaskan backlog perumahan yang mencapai lebih dari 12,7 juta unit dan terus bertambah setiap tahunnya.

Baca juga : Jelang Tahun Politik, Damai Putra Group Tetap Bangun Hunian Baru Catha Rempoa

Menurut Joko Suranto, pengentasan backlog rumah nasional memerlukan pendekatan baru karena metode lama terbukti tidak efektif. Saat ini, setiap tahun kebutuhan backlog meningkat sekitar 800.000 unit rumah, sementara kemampuan pengembang hanya mencapai 450.000-500.000 unit per tahun.

"Artinya, cara-cara yang biasa dilakukan selama ini ternyata tidak akan mampu untuk mengatasi backlog yang angkanya sudah 12,7 juta unit. Bahkan untuk memenuhi akumulasi penambahan kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800.000 unit saja belum dapat teratasi,” ungkap Joko dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (6/1).

Baca juga : Sinar Mas Land Tawarkan Hunian Rp800 Jutaan di Legenda Wisata

CEO Buana Kassiti Group ini menilai bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan langkah realistis dan sesuai dengan tujuan REI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan rumah berkualitas.

Joko Suranto mengaku telah berkomunikasi dengan Hashim Djojohadikusumo untuk menyampaikan kondisi kebutuhan rumah nasional dan potensi masalah yang masih menghambat sektor properti, terutama penyediaan perumahan rakyat. Dia menegaskan bahwa persoalan perumahan harus menjadi prioritas karena berpotensi menjadi "bom waktu" di masa mendatang, terutama mengingat proyeksi bahwa pada tahun 2035, sekitar 66% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

"Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah. Karena itu, REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah,” ungkapnya.

Baca juga : Peroleh Kredit MLT BPJS Ketenagakerjaan, Developer Bangun 200 Rumah Pekerja

Dalam keterangannya, Joko Suranto juga menyoroti pentingnya sektor perumahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penanganan masalah stunting di Indonesia. REI memandang bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus memasukkan upaya pemenuhan hunian yang layak sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat dalam visi dan program mereka.

"Oleh karena itu, kami berkomitmen kuat untuk selalu mendukung program perumahan yang dijalankan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang karena searah dengan tujuan REI dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan rumah berkualitas yang layak huni,” tambah Joko.

Paradigma Propertinomic: Peran Strategis Sektor Properti

REI secara aktif terus mengadvokasi perlunya pengelolaan yang baik dalam sektor perumahan kepada semua kandidat presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam Pemilu 2024. Upaya ini dilakukan melalui berbagai forum diskusi dan melibatkan media massa. Bahkan, REI telah menggelar acara khusus di salah satu stasiun televisi nasional yang membahas konsep Propertinomic.

Baca juga : Sinar Mas Land dan Bank Ina Mudahkan Konsumen Punya Properti

Joko Suranto menegaskan bahwa semua ini merupakan langkah REI untuk menyadarkan dan meningkatkan pemahaman bagi semua pihak, termasuk para kandidat dalam Pemilu 2024, mengenai urgensi pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Penyediaan tempat tinggal yang layak adalah sebuah tuntutan konstitusi yang harus dipatuhi dan dicapai oleh semua pihak," imbuh dia.

Propertinomic adalah suatu konsep baru yang menunjukkan posisi strategis sektor properti sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian negara. Konsep Propertinomic mengubah perspektif terhadap sektor properti dari sekadar menjadi indikator pertumbuhan ekonomi menjadi elemen yang dapat mengangkat atau mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca juga : Prabowo-Gibran Bangun 2 Juta Rumah di Pedesaan, Mungkinkah? 

Terdapat empat fokus utama dalam konsep Propertinomic yang harus menjadi perhatian pemerintahan yang akan datang. Pertama, penguatan institusi atau lembaga, yaitu kebutuhan akan adanya satu kementerian khusus yang fokus pada urusan perumahan dan perkotaan. Saat ini, sektor properti dikelola oleh enam kementerian/lembaga yang berbeda, masing-masing dengan agenda sendiri.

"Kedua, fokus pada kebijakan. Jika terdapat kementerian khusus, hal ini menunjukkan adanya prioritas dan keberpihakan, sehingga kendala koordinasi antar kementerian/lembaga yang sering terjadi dapat lebih cepat dikonsolidasikan," paparnya.

Ketiga, optimalisasi alokasi anggaran untuk sektor perumahan menjadi pokok pembahasan. Sebagai informasi, anggaran untuk sektor perumahan saat ini masih sangat minim, hanya sekitar 0,4% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini mencerminkan bahwa sektor perumahan belum mendapat prioritas di negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini.

Baca juga : REI Usulkan Propertinomic Sebagai Road Map Ideal Perumahan Nasional

Joko menegaskan bahwa dana untuk perumahan tidak hanya bersumber dari APBN, namun pemerintah dapat mencari sumber dana tambahan yang bersifat substansial.

"Subsidi perumahan sebenarnya tidak hilang, karena anggaran subsidi berubah menjadi aset (rumah) yang memiliki nilai. Tentu saja, ini akan menimbulkan dampak ekonomi, dan dana tersebut akan kembali sebagai sumber dana bergulir," ungkapnya.

Keempat, mendorong sektor perumahan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Dengan menjadikan sektor perumahan sebagai PSN, hal ini akan memastikan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, yang akan mengakselerasi penyediaan perumahan nasional. (Z-10)