visitaaponce.com

CENTER for Indonesia Policy Studies (CIPS) mempelajari hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah. Ada keanehan yang dijumpai.

"Di situ memang salah satu yang jadi isu ialah akses keuangan. Tapi sebenarnya di sini yang masih perlu kita eksplor ada keanehan pernyataan pemerintah penyerapan KUR triliunan dan biasanya mencapai 80% target. Namun kalau kita ngobrol ke UMKM-UMKM mereka bilang tidak punya akses," kata Chief Executive Officer (CEO) CIPS Anton Rizki Sulaiman saat media visit di Kantor Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat, pada Jumat (23/5).

Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa CIPS menemukan bahwa UMKM-UMKM yang pada akhirnya bisa mendapatkan pinjaman KUR cukup terbatas. "Jadi kan pemberian (KUR) itu sebenarnya mereka boleh tanpa agunan, tetapi kita lihat di beberapa kasus dan cerita, kalau dia mintanya di perbankan masih sering dimintakan agunan sehingga mereka tidak bisa minta juga," ungkapnya.

Baca juga : Program dan Arahan Presiden tidak Berdampak pada Usaha Mikro

Selain itu, hambatan lain sulitnya UMKM mengakses KUR yang berhasil didata oleh CIPS ialah persyaratan yang diminta dari perbankan terlalu rumit.

"Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan perbankan juga. Ini karena KUR keluar dari Kemenkop dan UKM, tetapi yang membuat aturan-aturan pinjaman itu ialah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan," sebut dia.

Di sisi lain, ia menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah menerapkan metode credit scoring dalam pinjaman KUR seperti di India. "Sebenarnya credit scoring itu intinya dia melihat tidak perlu pakai agunan, tetapi melihat dari performance bisnisnya (UMKM)," jelas Anton.

Baca juga : Pertumbuhan Kredit Melambat, Perbankan Masih Yakin Capai Target?

Ia menuturkan bahwa permasalahan yang ada di UMKM ialah tingkat kompetitif mereka masih rendah. "Itu jadi seperti lingkaran setan, karena supaya kompetitif mereka perlu investasi. Mereka juga kesulitan untuk digital talent. Mereka harus bisa bersaing di digital seperti sosial media," ujarnya.

Sementara itu, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan akses KUR untuk UMKM menggunakan credit scoring. Dengan credit scoring, diharapkan bank penyalur meminjamkan kepada UMKM tanpa agunan.

"Credit scoring merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam membayar kewajiban pinjamannya yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kredit. Hal ini bukan merupakan hal baru di bidang perkreditan," ucap Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM, Yulius.

Pemanfaatan credit scoring, sambung dia, merupakan suatu langkah pemerintah dalam meningkatkan penyaluran KUR tanpa agunan tambahan dengan tujuan membantu pertumbuhan UMKM. "Pemanfaatan credit scoring dengan adanya keterbatasan akses ke sistem perbankan bagi UMKM. Model credit scoring memanfaatkan data dari biro kredit contohnya SLIK OJK, Pefindo, CLIK, CBI, dan sumber data alternatif lain," imbuh Yulius. (Z-2)