visitaaponce.com

SETELAH tidak mendapat formasi pada seleksi ASN PPPK Guru tahun 2021 lalu, nasib 293 ribu guru honorer yang sudah dinyatakan lulus passing grade (PG) masih terkatung-katung.

Rendahnya usulan formasi dari pemerintah daerah (pemda) yakni sekitar 343 ribu pada seleksi tahun ini, menyebabkan hanya 129 ribu peserta lulus PG yang mendapat penempatan. Sementara sekitar 54 ribu diantara lagi-lagi tidak bisa diangkat tahun ini meski tergabung dalam prioritas pertama seleksi ASN PPPK Guru 2022.

Ketua II Badan Khusus Forum Honorer PGRI Jawa Timur Ilham Wahyudi mengapresiasi pemerintah pusat yang sudah membuka formasi kebutuhan guru mencapai 781.844. Akan tetapi, kata dia, kurangnya koordinasi dengan pemda sehingga yang diajukan baru mencapai 40%.

Hal itu, ucap Ilham, membuat para guru honorer yang sudah lulus PG merasa khawatir dan sedih akan nasib mereka yang terus digantungkan. Kebanyakan dari para peserta kini sudah tidak mengajar di sekolah asalnya lantaran sekolah menilai mereka sudah lulus dan akan segera mendapat penempatan.

"Berdasarkan laporan FH PGRI di beberapa kab/kota di Jatim, mereka khususnya P1, mereka yang lulus PG, mereka hari ini sangat sedih karena pada saat mereka membuka login SSCASN muncul kalimat 'mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia'," ucapnya dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (9/11).

Dia membeberkan bahwa para guru tersebut sudah lama mengabdi. Bahkan mereka sudah sampai 15-20 tahun mengajar.

Saat ini, FH PGRI Jatim tengah mengumpulkan semua berkas-berkas para guru honorer yang sudah lulus PG. Pihaknya mendata semua guru yang tidak mendapat penempatan lantaran carut-marutnya proses seleksi PPPK. Mereka meminta pemerintah untuk segera mengangkat menjadi ASN PPPK Guru tahun dan tidak perlu menunggu lagi di tahun depan. Mengingat dalam PermenPANRB 20/2022 sudah diterangkan bahwa peserta lulus PG menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan ASN PPPK Guru.

"Saya mewakili seluruh teman yang lulus PG kami tidak muluk-muluk kami tidak mau menunggu 2023 lagi, kami menunggu tahun ini 2022. Seluruh anggota kami yang lulus PG demi aturan PermenPANRB ini mereka harus diprioritaskan menjadi ASN tahun ini. Pemda dan pemerintah pusat harus duduk bareng," tegasnya.

Siapa yang gaji?
FH PGRI Jatim mencatat beberapa daerah di Jatim masih banyak yang belum maksimal mengusulkan formasi. Di Lumajang, yang lulus PG mencapai 1.129 orang, tetapi Bupati mengajukan formasi hanya 284. "Sehingga 845 orang itu menangis sekarang," imbuhnya.

Di Probolinggo ada 24 orang yang belum mendapat penempatan. Di Bondowoso ada 26 orang lulus PG belum dapat penempatan. Di Situbondo 320 orang yang belum dapat penempatan, di Jember 39, Pasuruan 44 orang yang lulus PG belum dapat penempatan. "Dan di Lamongan ada 71 orang dan masih banyak di kabupaten lain," tambah Ilham.

Para Bupati masih bingung, letak "masalahnya. Masalahnya antara pusat dan daerah ini duduk bareng siapa yang mau gaji, diangkat semua," kata Ilham.

"Ini ibarat orang sekolah sudah lulus ujian harus naik kelas tapi kelasnya ndak ada, kelas ndak ada tapi harus turun ke SD lagi. Lucu kan Pak, ibaratnya ini yang terjadi pada seluruh honorer yang lulus PG," sambungnya.

Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) juga menyuarakan hal yang sama. Mereka meminta agar prioritas pertama atau P1 harus diangkat semua terlebih dahulu baru disusul P2 dan P3. Tapi nampak saat ini P2 dan P3 bisa menggeser posisi P1.

"Angkat semua prioritas 1 menjadi ASN PPPK maksimal di tahun 2023, rekrutmen P2, P3, dan umum dilakukan setelah prioritas 1 100% diangkat jadi ASN PPPK," ucap ketua FGPPNS Hasna.

Dia mengatakan bahwa pihaknya mendapat banyak keluhan dari para guru honorer yang sudah lulus PG. Beberapa diantaranya mendapat kebijakan untuk turun prioritas, sehingga nasib mereka menjadi semakin tidak menentu.

"Banyak yang tidak mendapatkan penempatan, diberi kebijakan untuk turun prioritas yang sebetulnya bukan solusi," kata dia.

Keluhan lain datang dari Kelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Inggris DKI Jakarta. Tanti selaku Ketua KKG Bahasa Inggris menyampaikan bahwa tahun ini Pemprov DKI tidak membuka formasi Bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Sehingga banyak guru Bahasa Inggris yang sudah lulus PG tidak bisa diangkat tahun ini.

"Aspirasi sudah sampaikan ke dinas terkait, PPPK di sekolah dasar khususnya bidang studi Bahasa Inggris ini belum bisa mendapatkan formasi. Ternyata di sana ada kebijakan memang hanya untuk PPPK itu mulai dari jenjang SMP, SMA, SMK sederajat. Ini setelah kami telusuri, kami di sekolah dasar ada Bahasa Inggris, kami mempunyai pergub terutama di DKI itu yang menjadi payung hukum," jelasnya.

Apalagi, ke depan dalam Kurikulum Merdeka, Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dan bisa dipilih sekolah. Hal itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang menggabungkan Bahasa Inggris dalam Muatan Lokal.

"Mereka ini adalah tenaga pendidik yang sudah lulus PG dan mempunyai hak yang sama dengan guru kelas yang lain. Bahkan kadang-kadang mengajar lebih dari 24 jam nah itu semoga nanti bisa diberi ruang bahwa di sekolah dasar itu diberikan tempat," terangnya.

Banyak persoalan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengakui upaya merekrut guru dan tenaga kependidikan memang masih memiliki banyak persoalan. Pihaknya pun terus mengawasi proses seleksi ASN PPPK.

"Sampai saat ini masih menyisakan permasalahan terkait proses seleksi PPPK ini. Komisi X terus mengikuti perkembangan seleksi PPPK dan mengawasi prosesnya karena masih terus muncul permasalahan," ujarnya.

Dia menyebut ketersediaan formasi saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan guru honorer lulus PG belum dapat SK pengangkatan PPPK dari kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian. Hingga saat ini baru 60.405 guru atau 20% dari total 293.860 guru. "Jadi mestinya tidak ada masalah, apalagi yang 193 ribu yang tidak ada formasi," imbuhnya.

Anggota Komisi X Haerul Amri menegaskan bahwa permasalahan seleksi ASN PPPK harus segera dituntaskan. DPR sepakat dengan para aliansi guru honorer yang meminta untuk memprioritaskan pengangkatan P1 tahun ini.

"Saya setuju prioritas P1. Ini harus betul-betul kita sampaikan ke kementerian, kalau perlu kita agak keras lagi dengan menteri agar jangan sampai kita di-PHP lagi," ujar politisi Nasdem itu.

Dia menyebut bahwa persoalan seleksi PPPK yang carut-marut sangat merugikan guru dan sekolah. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah sekolah luar biasa (SLB) lantaran guru di sekolah tersebut harus pindah setelah lulus PPPK.

"Saya juga kemarin ketika ke Dapil apa yang menjadi problem PPPK ini juga sangat dirasakan guru-guru SLB. Karena SLB tidak hanya, membutuhkan guru yang pintar yang cerdas tapi juga guru yang mempunyai kelebihan lain, tingkat kesabaran yang lebih dari guru-guru lain," jelasnya.

Anggota Komisi X lainnya Putra Nababan menyemangati para guru honorer. Dia mendukung para guru untuk terus memperjuangkan nasib mereka dan DPR, khususnya Komisi X juga akan berjuang bersama.

"Niat itu harus diperjuangkan. Kita nangis boleh, sedih boleh tapi jangan lama-lama. Kami bersama ibu bapak di sini untuk berjuang," kata dia.

Komisi X pun berjanji akan menyampaikan semua persoalan itu kepada Kemendikbud-Ristek untuk segera ditindaklanjuti.(H-2)