visitaaponce.com

PADA 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan mendorong tumbuhnya indistrialisasi penanganan sampah di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati.

"Kita akan mendorong tumbuhnya industrialisasi pengelolaan sampah, sehingga kebijakan waste to electricity dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2019 bisa dimaksimalkan," kata Vivien saat dihubungi, Minggu (8/1).

Pihaknya juga akan memaksimalkan kebijakan RDF technology dengan offtaker industri semen, power plant dan industri lainnya. Selain itu, mendorong pembangunan teknologi sampah menjadi pupuk dengan teknologi black soldier fly (BSF).

Baca juga: Indonesia Darurat Sampah Styrofoam

Berdasarkan data Kementerian LHK, timbulan sampah di Indonesia pada 2021 sekitar 68,5 juta ton dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Dari angka tersebut, sebanyak 64,52% sampah telah terkelola dan potensi pemanfaatan sampah untuk ekonomi sirkular mencapai Rp426 miliar.

Vivien menjelaskan ekonomi sirkular pada tingkatan produsen atau badan usaha dimulai dengan menerapkan Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR). Sebanyak 15 badan usaha menerapkan EPR dengan jumlah sampah terkurangi 1.145,5 ton. Pemerintah juga melakukan pendampingan teknis peta jalan pengurangan sampah di 353 badan usaha.

Selain penerapan EPR pada tingkat produsen/badan usaha, potensi ekonomi sirkular juga terdapat pada tingkatan masyarakat. Saat ini, ada 14.457 unit bank sampah dengan jumlah nasabah 403.197 orang. Adapun sampah terkelola rata-rata 460.554,46 ton/tahun. Nilai ekonomi dari tingkatan ini diperkirakan mencapai Rp5,1 miliar.

Pada tingkatan industri, Vivien menyebut jumlah sampah yang telah terkelola, misalnya pada 36 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) mencapai 27.886 ton. Kemudian, pada 75 rumah kompos sebanyak 16.105 ton, pada 22 Pusar Daur Ulang (PDU) diperkirakan 18.689 ton/hari. 

Baca juga: RI, ASEAN dan Jerman Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah Laut

Selain itu, sampah yang terkelola dengan jumlah besar juga terdapat pada suatu fasilitas RDF, dengan jumlah kelola sampah sebesar 50.804 ton. Kemudian pada 2 fasilitas ITF dengan 6.036 ton, serta pada 282 TPS3R sebesar 87.574 ton.

Pada sektor informal, pekerja yang mencari dan mengumpulkan sampah atau pemulung diperkirakan dapat mengelola sampah 10-20 kg/hari/orang. Sedangkan pada tingkatan pengepul, dapat mengelola sampah 200-700 kg/hari. Kewirausahaan sosial-pun memanfaatkan sampah dalam bisnis usahanya. Terdapat 176 mitra yang rata-rata dapat mengelola 50 ton sampah setiap bulan.

"KLHK sedang melakukan komunikasi intens dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) terkait instruksi Kepala Negara. Di samping itu, pendanaan dari berbagai pihak, termasuk donor, juga menjadi pilihan penting," pungkas Vivien.(OL-11)