visitaaponce.com

BADAN Pusat Statistik mencatat dalam rentang 50 tahun, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Barat mencapai 90 persen. AKB menurun signifikan dari 26 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 13,56 per 1.000 kelahiran hidup selama satu dekade terakhir. Angka ini lebih rendah dari AKB rata-rata nasional.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi mengatakan, turunnya AKB di Jawa Barat menunjukkan orang tua semakin sadar untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin (minimal enam kali selama kehamilan) termasuk memeriksakan kesehatan bayinya pascalahir.

"Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak baik di Fasyankes Primer maupun rujukan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu dan anak, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media edukasi telah memberikan dampak terhadap penurunan AKI dan AKB," kata Nina.

Nina Susana Dewi juga menuturkan upaya Dinas Kesehatan Provinsi Jabar dalam pencapaian penurunan AKI-AKB, yakni dengan peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan sarana dan prasarana, dan pendampingan masyarakat, di antaranya dengan Skrining Layak Hamil (calon pengantin dan Pasangan Usia Subur/PUS), edukasi gizi seimbang kepada ibu hamil serta pelibatan kader dalam deteksi dini risiko di masyarakat.
 
"Untuk kapasitas SDM antara lain dilakukan pelatihan dokter umum, juga pelatihan kepada tenaga kesehatan dalam tata laksana penyebab terbanyak kematian bayi," ujar Nina.

Selain itu dilakukan pula kolaborasi kemitraan baik dengan Kementerian/Lembaga dalam hal ini Bappenas, Kemendagri, dan BKKBN, kemudian dengan pihak swasta, USAID serta perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Pihak Dinkes Jabar melakukan pula surveilans kematian ibu dan bayi berupa peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan kematian, umpan balik secara berjenjang serta peningkatan kualitas Audit Maternal dan Perintal Surveilans Respons (AMPSR).

Nina menambahkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penurunan AKI dan AKB, di antaranya dengan fasilitasi Tim AMPSR Kabupaten/Kota maupun penguatan supervisi fasilitatif dan pendampingan pelayanan kesehatan Matneo (maternal dan neonatal).

Pemerintah kabupaten/kota juga didorong untuk peningkatan kualitas layanan Matneo dengan penyediaan SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pemda Provinsi Jabar pun mendorong Kabupaten/Kota untuk rancangan ebijakan dalam penurunan AKI/AKB, termasuk perencanaan dan penganggaran terintegrasi.

"Dalam kolaborasi ini dilakukan pula peningkatan nakes dalam pelayanan kesehatan Matneo dengan anggaran Provinsi," kata Nina. (Ant/OL-15)