visitaaponce.com

ENVIRONMENTAL Reporting Collective (ERC) merilis laporan investigasi mengenai dampak buruk dari penambangan pasir laut pada lingkungan dan komunitas. Studi itu menangkap dampak negatif penambangan pasir di 12 negara yakni Indonesia, Singapura, Kamboja, Vietnam, Thailand, Filipina, Tiongkok, Taiwan, India, Nepal, Sri Lanka, hingga Kenya.

"Pertama, tim ERC menemukan bahwa penambangan pasir yang masif, selain menyebabkan pulau-pulau kecil di Indonesia hilang, juga merusak daerah penangkapan ikan di Taiwan, Filipina, dan Tiongkok," kata Redaktur Pelaksana ERC Febriana Firdaus dalam keterangan resmi, Jumat (2/6).

Di Indonesia, lanjut dia, terbukti bahwa penambangan pasir laut oleh PT Logo Mas Utama di perairan utama Pulau Rupat dan Pulau Babi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, memperparah kerusakan ekosistem pesisir serta abrasi di sana. Di Taiwan, aktivitas ilegal kapal pengeruk pasir laut asal Tiongkok dituding bertanggung jawab atas rusaknya daerah penangkapan ikan di Pulau Penghu yang mengakibatkan tangkapan ikan nelayan setempat menurun drastis hingga hampir 90 persen. Biro Pertanian dan Perikanan wilayah Penghu mengungkap bahwa tangkapan ikan di sana turun dari 346 metrik ton di 2018 menjadi hanya 160 metrik ton di 2021.

Baca juga: Ekspor Pasir Laut Untungkan Kalangan Pengusaha Tertentu

"Di Tiongkok, kebijakan pemerintah yang melarang nelayan beroperasi di Danau Poyang demi mengambil alih tambang pasir di sana menyebabkan kerusakan daerah penangkapan ikan dan habitatnya yang sangat serius," ucapnya. Di Filipina, aktivitas ilegal penambang pasir laut merusak pesisir di Ilocos Sur. Penambangan pasir laut juga berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan setempat.

Kedua, tim ERC menemukan bahwa penambangan pasir di seluruh dunia melibatkan jaringan mafia yang mengelola bisnis bernilai miliaran dolar. Mafia tambang pasir ini disebut-sebut terlibat dalam aktivitas yang mengancam keselamatan jurnalis, pegiat lingkungan, dan masyarakat sipil.

Baca juga: Ini Jawaban KKP soal Penolakan Greenpeace dan Walhi Masuk Tim Kajian Ekspor Pasir Laut

"Beberapa dari mereka dipenjara, bahkan kehilangan nyawa. Kami menemukan banyak kasus kriminal yang terkait aktor penambang pasir ini di Nepal, Filipina, Sri Lanka, Vietnam, sampai India," ungkap Firdaus. Di Bihar, India, misalnya, mafia tambang pasir umumnya berasal dari kasta yang lebih tinggi. Mereka dengan paksa merampas tanah pertanian dari kasta yang lebih rendah. Aksi mereka terkadang melibatkan kontak senjata antara kelompok mafia yang berbeda.

Ketiga, tim ERC menginvestigasi penambangan pasir berdampak pada kelompok rentan, seperti perempuan. "Kami mewawancarai perempuan-perempuan dari Kenya, Indonesia, Kamboja, dan India. Penambangan pasir bukan hanya merusak rumah mereka, tetapi juga lahan pertanian mereka dan mengancam ketahanan pangan," ucap dia.

Di Indonesia, pihaknya juga mewawancarai sekelompok ibu yang melawan perusahaan penambangan pasir di Pasar Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan protes damai dan simbolik. Di sana, penambangan pasir laut oleh PT Flaminglevto Baktiabadi dituding mengancam ekosistem remis-kerang laut yang merupakan sumber pendapatan dan protein bagi masyarakat adat Serawai.

"Dari semua hasil investigasi kami itu, ada indikasi kuat bahwa penambangan pasir berdampak buruk pada lingkungan dan komunitas. Apalagi tidak ada aturan atau badan global yang memonitor eksploitasi pasir yang merupakan sumber daya kedua terbanyak yang digunakan setelah air," bebernya. Dia berharap temuan ini bisa menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan di tingkat regional, nasional, dan global untuk membuat peraturan yang melindungi lingkungan dan kelompok rentan dari penambangan pasir yang merusak. (Z-2)