visitaaponce.com

DIREKTUR Nasional GusDurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid mengatakan bahwa menjalankan Pancasila sama dengan beribadah karena nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia itu tidak berbeda dengan ajaran agama.

Alissa menyoroti nilai toleransi yang diamanahkan Pancasila. Menurutnya, ajaran agama juga mengajarkan manusia untuk menghargai sesama, sekalipun terdapat perbedaan di antara mereka.

"Sehingga tidak berlebihan rasanya jika ada anggapan bahwa dengan menjalankan Pancasila, itu sama dengan kita beribadah sesuai ajaran agama karena ajaran agama dan Pancasila memiliki kaitan yang sangat erat," imbuh Alissa seperti dikutip Antara di Jakarta, pekan lalu.

Ia menuturkan bahwa di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan dan agama sebagai pedomannya. Hal itu, kata dia, turut tertuang dalam ajaran agama bahwa manusia harus bersikap adil, santun, dan beradab.

"Baik dalam Islam atau agama-agama yang lain, selalu ada ajaran yang menuntun manusia agar menjadi pribadi yang adil dan santun, seperti yang tertuang pada Pancasila. Pribadi yang beradab atau santun dan sebagai manusia dia tidak mengedepankan kekerasan dalam menghadapi persoalan, sejatinya ia telah mengikuti nilai-nilai yang ada dalam agama," jelasnya.

Selain itu, dia menjelaskan Pancasila merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai agama dan keluhuran bangsa Indonesia. Walaupun terdapat perbedaan dalam pengamalan agama, kata Alissa, Pancasila menjembatani itu semua.

Baca juga: Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Belum Cukup Atasi Anak Stunting

"Kalau di dalam agama Kristen, itu ada istilah imago dei yang berarti bahwa manusia adalah cerminan dari sosok Tuhan. Sementara dalam ajaran Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifatul fil ardh atau sebagai pengelola bumi. Nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila menjadi luas penafsiran-nya karena ia tidak hanya mengatur hubungan dengan alam, namun juga hubungan dengan sesama manusia," imbuh Alissa.

Dia menambahkan, untuk memelihara persatuan bangsa melalui Pancasila, masyarakat perlu mewaspadai adanya pembingkaian berita atau informasi dengan tujuan tertentu.

Seringkali, katanya, isu kemiskinan yang terjadi di Indonesia digunakan oleh kelompok intoleran untuk menggiring persepsi publik dan memperlihatkan kegagalan pemerintah Indonesia.

Faktanya, sambung Alissa, tidak ada hubungannya antara kemiskinan dengan intoleransi. Pemahaman yang intoleran bisa dimunculkan di mana pun dan dengan siapa pun, terlepas dari status ekonominya.

Menurut dia, isu kemiskinan sering juga dikaitkan dengan utang negara. Alissa berpandangan, suka atau tidak, utang adalah tanggung jawab bersama sebagai bangsa Indonesia.

Kendati demikian, ia tidak memungkiri bahwa penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat, supaya pemerintahan bisa mengurangi beban utang negara.

"Ketika kita sudah memilih pemimpin dan perwakilan di eksekutif dan legislatif, kemudian mereka menghasilkan produk kebijakan, harus diakui bahwa itulah keputusan kita bersama. Menjadi kewajiban bersama sebagai bangsa untuk mengelola kondisi ini, dan ini bukan alasan untuk kemudian kita bersikap intoleran kepada siapa pun. Intoleransi itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan," pungkasnya. (Ant/I-1)