visitaaponce.com

KEPALA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut negara-negara pesisir Samudera Hindia harus terus meningkatkan dan memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini tsunami.

Dwikorita yang sejak tahun 2019 terpilih sebagai Ketua Koordinasi Antar Pemerintah untuk Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Tsunami di Samudra Hindia (Inter-governmental Coordination Group on Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System - ICG IOTWMS), mengungkapkan hal tersebut sangat penting guna mereduksi risiko bencana tsunami, utamanya dalam meminimalisir jumlah korban.

Dwikorita mengungkapkan pandangan itu dalam Steering Group Meeting selama ICG/IOTWMS, yang dilaksanakan di Hyderabad, India pada tanggal 5 - 7 Februari 2024.

Baca juga : Waspada! Curah Hujan di Jabodetabek Meningkat dan Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta

Dwikorita menyebut bahwa Samudera Hindia merupakan salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan terhadap tsunami. Diterangkan, Samudera Hindia terdiri dari dua zona subduksi yang dapat menyebabkan tsunami di seluruh samudera.

Maka dari itu, ancaman tersebut, kata Dwikorita, harus diantisipasi dengan membangun kapasitas seluruh negara anggota agar dapat merespon peringatan dini tsunami secara cepat, tepat dan akurat. Utamanya dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan informasi kepada masyarakat.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman tsunami, tambah Dwikorita, yakni dengan membentuk Tsunami Ready Community. Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami berbasis pada 12 indikator aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness), dan respon yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.

Baca juga : Sistem Peringatan Dini Belum Efektif Antisipasi Tsunami Non-Seismik

"Saat ini telah terdapat 12 Komunitas Tsunami Ready di Samudera Hindia yang diakui Unesco, dimana 10 diantaranya merupakan Komunitas Tsunami Ready dari Indonesia, dan 2 komunitas lainnya dari India. Saya berharap jumlahnya akan semakin bertambah dari negara-negara lain," ujar Dwikorita.

Pendampingan
Lebih lanjut, Dwikorita juga menyampaikan bahwa ICG/IOTWMS yang dipimpinnya, secara aktif memberikan pendampingan kepada seluruh negara yang memiliki potensi tsunami di Samudera Hindia untuk membangun dan meningkatkan sistem peringatan dini dan mitigasi tsunami di negara masing-masing. Oman, Seychelles, dan Timor Leste adalah contoh dari negara yang mendapatkan pendampingan penguatan kapasitas melalui Training Tsunami Ready.

Peristiwa Tsunami Aceh, Tsunami Palu, serta Tsunami Selat Sunda, lanjut Dwikorita, menunjukkan bahwa selain membangun sistem peringatan dini yang cepat, tepat, dan akurat, juga dibutuhkan kesiapan masyarakat dalam merespon peringatan dini tersebut. Maka dari itu, BMKG terus gencar mengkampanyekan Early Warning, Early Action guna semakin meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan.

Baca juga : BMKG Beri Warning, Gubernur Jatim Instruksikan Mitigasi Bencana

Dalam Steering Group Meeting tersebut, yang diselenggarakan di Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), dibahas berbagai  Progress capaian dan rencana aksi untuk memperkuat Sistem Mitigasi dan Peringatan Dini Tsunami di Samudera Hindia.

Sejalan dengan mandat Sekjen PBB bahwa 100% komunitas rawan tsunami harus siap dan diperkuat dengan peringatan dini yang handal. Selain itu, beberapa isu dan tantangan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Diantaranya, perlunya segera dikembangkan  teknologi untuk memberikan Peringatan Dini Tsunami Non-seismik. Saat ini banyak negara di dunia masih belum terlindungi dengan Peringatan Dini Tsunami non seismik, karena memang belum ditemukan teknologi yg mumpuni dan benar-benar sudah teruji untuk non seismik Tsunami.

Baca juga : BMKG: Sistem Peringatan Dini Gempa Tsunami di Lokasi KTT ASEAN Berfungsi Baik

Dengan masih adanya keterbatasan teknologi untuk mitigasi dan peringatan dini tsunami, kearifan lokal, dan kapasitas komunitas masyarakat pantai rawan tsunami harus terus ditingkatkan dan diperkuat, antara lain melalui Program Tsunami Ready (UNESCO), serta Destana (Desa Siaga Bencana), dan Katana (Keluarga Siaga Bencana)  yang dicanangkan Pemerintah Indonesia (BNPB).

Selain itu, dibahas pula pentingnya terus digalakkan penguatan kapasitas negara-negara anggota ICG/IOTWMS, serta penerapan Program dan Aksi Tsunami Ready untuk infrastruktur kritis, dan pertukaran data monitoring untuk peringatan dini. (RO/R-1)

Baca juga : Gempa Bumi di Selatan Bali tidak Berpotensi Tsunami