visitaaponce.com

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat ekosistem biomassa di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti mengatakan pihaknya menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan target biomassa berbasis kayu nasional dalam transisi energi.

“Sehingga perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan pemberdayaan, diseminasi dan advokasi kebijakan serta mewujudkan standar produk biomassa kayu berasal dari sumber yang lestari dan berkelanjutan,” ujarnya seperti dikutip Antara, Minggu (24/3)

Baca juga : GRP Soroti Peran Baja Domestik dalam Komitmen Energi Terbarukan

Nani mengatakan Kemenko Marves juga turut aktif dalam mendorong terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan BakarBiomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada PLTU. Peraturan Menteri ini telah disampaikan pada saat COP 28 di Dubai pada Desember 2023. Peraturan Menteri tersebut segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara PT PLN EPI dengan salah satu pemasok bahan biomassa.

 “Hal ini menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam upaya untuk mengalihkan industri yang berbasiskan batu bara ke energi terbarukan,” jelas Nani.

Nani menambahkan pemanfaatan biomassa kayu bersumber dari pemulihan lahan kritis, terdegradasi, hingga multiusaha kehutanan. Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan kerja bersama pemerintah, BUMN dan asosiasi terkait untuk mengembangkan sirkuler ekonomi.

Baca juga : Anak Muda Indonesia Mesti Peduli Terhadap Perubahan Iklim

Revitalisasi lahan

Kemenko Marves bersama PLN EPI dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Forum Diskusi group (FGD) tentang pengembangan sirkuler ekonomi melalui revitalisasi lahan kritis, 20-23 Maret di Yogyakarta.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan, pemanfaatan biomassa merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di Tanah Air sebesar 23% di tahun 2025.

Baca juga : Peran Aktif Swasta Dukung Net Zero Emisi Gas Rumah kaca

“Kebijakan substitusi co-firing biomassa intensif dilakukan di Indonesia sebagai langkah konkret dalam mereduksi emisi karbon guna mencapai target NZE (Net Zero Emission) di tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Iwan.

Menurut Iwan, co-firing Biomassa juga memiliki peran yang vital dalam akselerasi transisi energi, di mana energi bersih ini akan berkontribusi sebesar 3,6% dari total target bauran EBT 23% di tahun 2025.

Iwan melanjutkan, co-firing biomassa memiliki keunggulan Levelized Cost of Electricity (LCOE) terendah dibanding akselerasi ke EBT lainnya. Tak hanya itu, masyarakat lokal juga akan memainkan peran penting dalam menyediakan bahan baku biomassa.

Baca juga : Menteri LHK : RI Sedang Kembangkan Program Pembangunan Kota Hijau

Sementara itu, Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Antonius Aris Sudjatmiko mengatakan, untuk mencapai target penurunan emisi NDC tahun 2030 dan NZE 2060, diperlukan quickwin dari serangkaian program yang memiliki biaya produksi kompetitif.

Co Firing Biomassa pada PLTU adalah salah satu quickwin paralel menunggu kesiapan teknologi dan industri energi terbarukan lainnya. Program ini membuka lapangan pekerjaan paling banyak dan memiliki value creation green circular economy dengan melibatkan banyak UMKM dibanding energi terbarukan lainnya,” ujarnya.

Aris menjelaskan, potensi pemanfaatan sumber bahan baku pun bermunculan. Mulai dari berbagai jenis limbah, baik dari pertanian, perkebunan, pertukangan, kehutanan, sampah, maupun pemanfaatan lahan kering.

Baca juga :  Indonesia harus Maksimalkan Penerapan Batu Bara Bersih dan Ramah Lingkungan

“Potensi itu tersebar dan tersedia untuk kebutuhan minimal 10 juta ton biomassa, namun perlu didukung dengan regulasi dari Kementerian Lembaga terkait untuk sumber biomassa yang lestari dan berkelanjutan,” kata Aris.

Dia mencontohkan, PLN EPI telah bekerja sama dengan Kesultanan Yogyakarta dalam mengembangkan kawasan ekonomi hijau (green economy)u ntuk mendukung NZE, ESG hingga SDG’s. Co-firing biomassa, kata dia, dalam hal ini memberikan porsi nilai terbesar bagi UMKM dan perusahaan lokal dalam penyediaan feedstock dan proses bahan baku biomassa.

“Lebih dari 85 persen biaya produksi berputar di UMKM dan usaha kecil lainnya yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar,” ujarnya.

Baca juga : KLHK terus Realisasi Penanaman Pohon Serentak di Indonesia

Multiplier effect yang signifikan dalam pengembangan biomassa perlu dukungan dan kerjasama seluruh stakeholder dan elemen. Selain itu juga masih diperlukan standardisasi penghitungan karbon dari ekosistem biomassa dari Hulu ke Hilir.

Dukungan Kemenkeu untuk pengurangan PPN penyediaan biomassa termasuk dukungan untuk ekonomi kerakyatan, pemberian subsidi/kompensasi APBN dan skema pendanaan usaha mikro/kecil juga diperlukan,” kata Aris.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mewakili Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung penuh inisiatif diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan bahan bakar biomassa.

“Inisiatif yang digagas oleh Kemenko Marves dan PLN Energi Primer Indonesia ini sangatlah penting dan strategis. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi krisis energi ini,”  ungkap Sri Sultan. (Ant/M-3)