visitaaponce.com

Utang Amerika, Sejumlah Pihak Kecam Kesepakatan Biden dan McCarthy

Utang Amerika, Sejumlah Pihak Kecam Kesepakatan Biden dan McCarthy
Ketua DPR AS, Kevin McCarthy.(AFP)

SETELAH negosiasi selama berminggu-minggu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akhirnya mencapai kesepakatan sementara dengan Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy untuk menaikkan plafon utang pemerintah menjadi US$31,4 triliun dan menangguhkannya hingga 1 Januari 2025.

Kesepakatan itu pun akan berlanjut ke pemungutan suara kongres guna mencapai persetujuan. Namun, kesepakatan tersebut justru mendapatkan pertentangan dari sejumlah anggota Partai Republik. Salah satunya ialah Chip Roy. Menurut dia pihaknya bakal mencoba untuk mencegah perjanjian tersebut lolos dalam pemungutan suara DPR.

Menurut Roy, kesepakatan itu akan meninggalkan ekspansi utuh dari Internal Revenue Service (IRS), badan pengumpulan pajak yang ditetapkan ketika Demokrat mengendalikan kedua kamar Kongres.

Baca juga : Amerika Selamat dari Kebangkrutan, Batas Utang Ditangguhkan Hingga 2025

Senator AS Lindsey Graham juga mengungkapkan keprihatinan mengenai dampak potensial kesepakatan tersebut terhadap pertahanan AS dan dukungan Washington untuk Ukraina.

“Tidak bermaksud untuk menggagalkan pembayaran utang, tapi tidak akan mendukung kesepakatan yang mengurangi ukuran Angkatan Laut dan mencegah bantuan teknologi dan senjata yang berkelanjutan ke Ukraina,” cuitnya.

Baca juga : AS: Rusia Tidak Bisa Menang Perang di Ukraina

Diketahui, ada sejumlah poin yang disepakati oleh Biden dan McCarthy untuk mencegah terjadinya default atau gagal bayar. Salah satunya, mencabut kembali dana Covid-19 yang tidak terpakai.

Tak hanya itu, kesepakatan itu juga bakal mempercepat proses perizinan untuk beberapa proyek energi dan menambah sejumlah persyaratan kerja baru bagi warga AS yang menerima program bantuan makanan. Selain itu, kesepakatan itu juga akan membatasi sejumlah program domestik diskresioner dan meningkatkan pengeluaran untuk perawatan militer dan veteran.

Namun, Demokrat Progresif di kedua kamar menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung kesepakatan apa pun yang memiliki persyaratan kerja tambahan. Kesepakatan itu, kata sumber, menambahkan persyaratan kerja bagi warga berusia 50 hingga 54 tahun untuk mendapatkan bantuan makanan.

McCarthy optimistis

McCarthy mengakui bahwa kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Biden kemungkinan akan menghadapi beberapa perlawanan dari Partai Republik.

"Jadi mungkin itu tidak melakukan segalanya untuk semua orang, tetapi ini adalah langkah ke arah yang benar yang tidak ada yang mengira kita akan berada di hari ini," katanya di Fox News Sunday, pagi hari setelah negosiator meluncurkan kesepakatan.

Terlebih, McCarthy juga menghadapi risiko digulingkan dari jabatannya bila kesepakatannya tidak disetujui oleh mayoritas anggota partainya. Meskipun demikian, ia tetap optimis bahwa kesepakatan itu akan mendapatkan persetujuan dari mayoritas Partai Republik.

“Saya pikir Anda akan mendapatkan mayoritas suara dari Partai Republik serta beberapa dari Partai Demokrat yang memilih RUU ini,” tambahnya. (Straits Times/Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Zubaedah Hanum

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat