visitaaponce.com

PEMIMPIN pemerintah Libia mengumumkan ia telah memberhentikan menteri luar negerinya. Pemberhentian itu menyusul pengumuman rekannya dari Israel, bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan pekan lalu di Roma.

"Najla al-Mangoush telah ditangguhkan sementara dan akan menjadi subjek penyelidikan administratif oleh sebuah komisi yang dipimpin oleh menteri kehakiman," kata Perdana Menteri Abdulhamid Dbeibah pada Minggu (27/8) malam, dalam sebuah keputusan resmi yang diunggah di Facebook.

Kementerian Luar Negeri Libya menjelaskan pertemuan itu sebagai pertemuan kebetulan dan tidak resmi. Namun kabar mengenai pertemuan tersebut telah menyebabkan protes jalanan di beberapa kota Libia.

Baca juga: Sekolah Ditutup saat Tentara Israel Buru Tersangka Penembakan

Polemik politik ini pecah setelah kementerian luar negeri Israel mengumumkan menteri luar negeri kedua negara telah bertemu minggu sebelumnya. Pernyataan tersebut mengatakan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dan Mangoush, rekan sejawatnya dari pemerintahan berbasis di Tripoli, berbicara dalam sebuah pertemuan di Roma yang diadakan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.

Pernyataan Israel menggambarkan pertemuan tersebut sebagai inisiatif diplomatik pertama antara kedua negara tersebut. "Saya berbicara dengan menteri luar negeri tentang potensi besar bagi kedua negara dari hubungan mereka," kata Cohen dalam pernyataan dari kementerian luar negeri Israel.

Baca juga: Angkut 20 Marinir, Helikipter Militer AS Jatuh di Lepas Pantai Utara Australia

Namun, kementerian luar negeri Libia mengatakan Mangoush telah menolak untuk bertemu dengan pihak mana pun yang mewakili Israel.

"Apa yang terjadi di Roma adalah pertemuan kebetulan dan tidak resmi, selama pertemuan dengan rekannya dari Italia, yang tidak melibatkan diskusi, kesepakatan, atau konsultasi apa pun," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Menteri tersebut telah mengulangi dengan jelas dan tegas posisi Libia terkait isu Palestina," tambah pernyataan tersebut.

Kabar mengenai pertemuan tersebut telah memicu protes di beberapa kota Libia dan sebuah surat dari Dewan Presiden negara tersebut yang meminta klarifikasi.

Kementerian luar negeri Libia menuduh Israel mencoba untuk menggambarkan insiden ini sebagai pertemuan atau pembicaraan.

Dalam pernyataan kementerian luar negeri Israel, Cohen dikutip mengatakan bahwa keduanya membahas pentingnya melestarikan warisan Yahudi Libia, yang mencakup renovasi sinagoga dan pemakaman Yahudi di negara tersebut.

"Ukuran Libia dan lokasinya yang strategis memberikan peluang besar bagi Negara Israel," tambahnya.

Tidak ada konfirmasi langsung mengenai pertemuan tersebut dari Roma.

Protes Jalanan

Sebelumnya pada Minggu malam, Dewan Presiden Libia meminta klarifikasi dari pemerintah, menurut Libya al-Ahrar TV, yang mengutip korespondensi dari juru bicara Najwa Wheba.

Dewan Presiden, yang memiliki beberapa kekuatan eksekutif dan berasal dari proses politik yang didukung PBB, mencakup tiga anggota yang mewakili tiga provinsi Libia.

Surat tersebut menyatakan perkembangan ini tidak mencerminkan kebijakan luar negeri negara Libia, tidak mewakili prinsip-prinsip nasional Libia, dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Libia yang mengkriminalisasi normalisasi dengan 'entitas Zionis'. Surat tersebut meminta kepala pemerintahan untuk menerapkan hukum jika pertemuan tersebut terjadi.

Di jalanan Tripoli dan pinggiran kotanya, protes meletus pada malam hari Minggu sebagai tanda penolakan terhadap normalisasi dengan Israel. Protes ini menyebar ke kota-kota lain di mana para pemuda memblokir jalan, membakar ban, dan mengibarkan bendera Palestina.

Seperti beberapa negara lain di Afrika Utara, Libia memiliki warisan Yahudi yang kaya. Namun selama beberapa dekade pemerintahan mantan pemimpin Libia, Moamer Kadhafi, yang merupakan pendukung kuat isu Palestina, ribuan orang Yahudi diusir dari Libia dan banyak sinagoga dihancurkan.

Kadhafi digulingkan dan tewas pada 2011 dalam pemberontakan yang didukung NATO yang membuat negara ini terjatuh ke dalam lebih dari satu dekade kekacauan dan ketidakstabilan hukum. Negara ini terpecah secara politis dengan adanya pemerintahan saingan -- pemerintahan Tripoli di barat dan pemerintahan di timur yang didukung oleh jenderal militer Khalifa Haftar.

Israel telah melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari kesepakatan yang didukung AS yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham.

Namun, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mendapat kritik keras dari negara-negara Arab, karena kekerasan yang meningkat di Tepi Barat dan dukungannya terhadap perluasan permukiman Yahudi di wilayah yang diduduki. (AFP/Z-3)