visitaaponce.com

SEBUAH koalisi kelompok bersenjata, yang tanda tangan kesepakatan perdamaian utama di Mali utara, mengumumkan mereka sedang mempersiapkan diri untuk membela diri terhadap junta pemerintahan, dengan menuduh pelanggaran komitmen keamanan bersama.

Koalisi Kerangka Strategis Permanen untuk Perdamaian, Keamanan, dan Pembangunan (CSP) mengimbau warga sipil untuk menjauh dari fasilitas militer dalam apa yang tampaknya menjadi tindakan persiapan sebelum konflik.

Pada Minggu, pemerintahan wilayah Gao di timur Mali mengumumkan jam malam selama 30 hari antara pukul 20:00 hingga 06:00, kecuali kendaraan keamanan.

Baca juga: 64 Tewas Akibat Serangan Kelompok Ekstremis di Mali

Pernyataan kelompok bersenjata ini datang setelah serangan bom bunuh diri pada Jumat terhadap pangkalan militer di Mali utara. Serangan itu terjad sehari setelah serangan mematikan terhadap kamp militer dan perahu penumpang oleh dugaan jihadis yang menewaskan 64 orang.

Wilayah ini, yang merupakan pusat pemberontakan jihadis yang telah menyebar ke tiga negara di Sahel, telah mengalami peningkatan ketegangan dalam beberapa minggu terakhir, sebagian dipicu penarikan pasukan penjaga perdamaian PBB dari Mali.

Baca juga: Rusia Menolak Resolusi PBB Perpanjang Sanksi terhadap Mali

Pesawat Militer Ditembak Jatuh

Koordinasi Gerakan Azawad (CMA), koalisi kelompok kemerdekaan Tuareg dan kelompok nasionalis Arab, mengatakan pada Sabtu malam mereka telah menembak jatuh pesawat militer di wilayah Gao setelah mereka diserang. Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi kali pertama dalam beberapa tahun hal seperti ini terjadi. Pasukan bersenjata hanya merujuk pada "insiden" tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Kepala angkatan udara, Jenderal Alou Boi Diarra, mengatakan di televisi negara, pesawat mengalami beberapa masalah teknis yang telah memaksa awak pesawat untuk melompat dan pesawat jatuh. Awak pesawat telah diselamatkan dengan selamat, tambahnya. Dia tidak merincikan misi apa yang diemban pesawat tersebut.

Kelompok Kerangka Strategis (CSP) dalam beberapa minggu terakhir telah mengecam beberapa pelanggaran gencatan senjata tahun 2014 dan kesepakatan perdamaian tahun 2015.

Mereka juga mengutuk apa yang mereka sebut "strategi gencatan senjata saat ini" dari junta yang mereka lihat sebagai upaya untuk merusaknya, dan telah memperingatkan bahwa mereka akan harus menggunakan "segala tindakan pertahanan yang sah" di seluruh wilayah Azawad utara.

Penarikan Pasukan PBB

Kelompok Kerangka Strategis khawatir penarikan pasukan PBB dapat memberikan alasan kepada junta untuk menguasai kembali wilayah yang telah diserahkan dari kendali pusat dalam kesepakatan 2014 dan 2015. Setelah pasukan penjaga perdamaian PBB meninggalkan pangkalan mereka bulan lalu, terjadi bentrokan antara pasukan bersenjata dan jihadis, tetapi juga antara pasukan bersenjata dan CMA.

Kerangka Strategis mengatakan bahwa setelah pangkalan ditinggalkan, pasukan bersenjata dan paramiliter Rusia Wagner yang mereka anggap sebagai teroris melakukan kekerasan, termasuk eksekusi ringkas dan penyalahgunaan, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan penjarahan, terhadap warga setempat.

Kerangka ini dibentuk pada Mei 2021 oleh kelompok bersenjata utara utama yang menandatangani kesepakatan perdamaian tahun 2015 yang sekarang umumnya dianggap mati.

Para jihadis, yang pertama kali berjuang bersama pasukan bersenjata Tuareg dan Arab sebelum akhirnya berbalik melawan mereka, tidak terpengaruh oleh kesepakatan tersebut dan telah menjalankan operasi mereka ke Mali tengah dan Burkina Faso.

Mali yang terkurung daratan dan miskin telah berjuang dengan ketidakamanan sejak tahun 2012 ketika pemberontakan yang dipimpin oleh etnis Tuareg meletus di bagian utara negara tersebut.

Pemberontakan utara tersebut resmi berakhir dengan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani antara pemberontak wilayah itu dan pemerintah Mali pada tahun 2015.

Namun, kesepakatan yang rapuh tersebut mulai tertekan setelah pemerintahan sipil digulingkan pada tahun 2020 dan digantikan oleh junta. (AFP/Z-3)