visitaaponce.com

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bersama sejumlah menlu Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menekankan perlunya sebuah gencatan senjata Israel-Hamas yang lebih permanen. Sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan.

"Saya bersama dengan beberapa Menlu OKI melakukan kunjungan ke dua negara, yaitu London, Inggris, dan Paris, Prancis. Di London, saya bersama dengan Menlu Arab Saudi, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria dan Sekjen Liga Arab melakukan pertemuan dengan pers internasional," kata Retno dalam keterangan resminya, Jumat (24/11).

Dalam pertemuan dengan pers internasional pada Rabu dan Kamis (23/11), kata dia, para menlu OKI menyampaikan tujuan kunjungan ke beberapa negara, yaitu adalah untuk follow-up KTT Bersama OKI-Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh, 11 November lalu, untuk menggalang dukungan bagi penyelesaian masalah Gaza.

Baca juga: Menlu OKI Desak Prancis Dukung Penyelesaian Krisis di Jalur Gaza

Pendekatan pertama dilakukan untuk negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu dengan melakukan kunjungan ke empat negara Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Tentunya pendekatan ini selanjutnya akan dilakukan ke sebanyak mungkin pihak.

Dalam press briefing tersebut, isu-isu yang disampaikan para menlu OKI antara lain menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandera dan dimulainya humanitarian truce untuk beberapa hari ke depan. "Ini merupakan langkah awal yang baik. Namun demikian, diperlukan sebuah gencatan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan," paparnya.

Baca juga: Menlu Retno Senang RUU Traktat Pelarangan Senjata Nuklir Disahkan

Retno menjelaskan juga mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum perikemanusiaan internasional. Perang pun memiliki hukum juga aturan mainnya. "Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik, termasuk rumah sakit, adalah bagian penting dari hukum humaniter," katanya.

Bicara mengenai rumah sakit, dia menyampaikan Rumah Sakit Indonesia adalah salah satu korban di antaranya. Kemudian Retno menekankan proteksi terhadap masyarakat sipil sangat penting.

Warga Palestina dan HAM

Retno mengatakan negara-negara dari Global South selama ini banyak mendengar pengajaran mengenai penghormatan HAM, mengenai pentingnya menghormati hukum internasional dan hukum perikemanusiaan internasional. "Saya tanyakan apakah semua lectures ini, apakah semua values dan standar ini juga berlaku untuk masalah Palestina?" jelasnya.

Retno mengatakan selama di London dia dan para menlu OKI juga bertemu dengan Foreign Secretary David Cameron. Selain Indonesia, Saudi Arabia, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria, dan Sekjen Liga Arab, menlu Turki juga bergabung dalam pertemuan tersebut

"Kita berdiskusi dengan sangat terbuka. Saya sampaikan apa yang terjadi di Gaza sudah melewati batas dan sama sekali tidak dapat diterima dilihat dari perspektif apapun, dan dari nilai maupun standar apapun juga," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, kekejaman harus segera dihentikan. Gencatan senjata diperlukan, dan setop untuk menyerang fasilitas umum dan sipil. "Saya juga sampaikan bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan hanya terjadi sekarang ini, namun sebuah kelanjutan dari ketidakadilan terhadap Palestina, sebuah kelanjutan dari pendudukan ilegal Israel, dan kelanjutan dari keinginan Israel untuk menghilangkan Palestina," paparnya.

Kata-kata yang sering dipakai Israel bahwa ini adalah sebuah self-defense hanya dijadikan pretext saja. Self-defense atau membela diri bukan berarti bisa menghalalkan pembantaian terhadap masyarakat sipil. "Indonesia mendesak DK PBB untuk menunjukkan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan," katanya.

Dalam diskusi dengan Cameroon terhadap, Retno juga menyampaikan bahwa saatnya nilai-nilai yang sering diucapkan oleh negara-negara Barat mengenai penghormatan terhadap HAM dan hukum internasional juga diberlakukan untuk Palestina. Indonesia mengharapkan Inggris untuk berpihak pada perjuangan keadilan dan kemanusiaan.

Setelah dari London, para menlu OKI melanjutkan kunjungan ke Paris. Ini adalah destinasi terakhir dari safari pertama. Selama di Paris, dilakukan pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron dan dilanjutkan pertemuan dengan menlu Prancis.

"Diskusi dengan Macron cukup lama dan dilakukan sangat terbuka. Para Menlu menyambut ucapan Presiden Macron bahwa tidak ada double standard bagi Prancis," jelasnya.

Para menlu OKI mengharapkan agar Prancis menggunakan pengaruhnya terhadap negara lain untuk tidak terapkan double standard untuk kasus Palestina, gencatan senjata permanen dan memperluas akses kemanusiaan di Gaza.

Dalam pertemuan dengan menlu Prancis, dibahas lebih lanjut mengenai harapan para Menlu OKI mengenai perlunya sebuah Resolusi DK PBB yang lebih kuat dan komprehensif, terutama mengenai masalah bantuan kemanusiaan, dan OKI sangat mengharapkan dukungan dari Prancis. "Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa kunjungan ke Tiongkok, Rusia, Inggris dan Perancis berlangsung dengan baik. Diskusi yang dilakukan sangat terbuka dan detail," katanya.

Dia sangat berharap dengan diskusi yang terbuka ini, maka upaya untuk melakukan de-eskalasi akan dapat terus dilanjutkan, walaupun terdapat perbedaan pandangan, terutama mengenai isu gencatan senjata.

Dalam diskusi-diskusi tersebut, semua sepakat mengenai pentingnya bantuan kemanusiaan yang lebih besar dan cepat dari yang ada saat ini, mengingat situasi kemanusiaan di Gaza sudah sangat buruk. "Semua juga sepakat menentang forced displacement (pengusiran paksa). Semua juga memiliki kesamaan pandangan bahwa two state solution masih harus menjadi rujukan bagi penyelesaian masalah Palestina," pungkasnya. (Z-3)