visitaaponce.com

ARAB Saudi berencana mengizinkan penjualan alkohol kepada diplomat non-Muslim untuk pertama kali. Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada AFP pada Rabu (24/1). Ini mengubah aturan ketat yang mengatur minuman keras di negara konservatif tersebut.

Alkohol, "Akan dijual kepada diplomat non-Muslim," yang sebelumnya harus mengimpor alkohol melalui jalur diplomatik atau paket resmi yang disegel, kata salah satu sumber. Penjualan tersebut akan dilakukan di satu toko di Kawasan Diplomatik Riyadh, lingkungan misi dan tempat tinggal asing sebelah barat pusat kota, menurut dokumen yang dilihat oleh AFP.

Akses ke toko akan dibatasi bagi orang-orang yang mendaftar pada aplikasi yang dikenal sebagai Aplikasi Diplo dan kuota bulanan akan diberlakukan, kata dokumen itu. Larangan miras telah menjadi hukum negara di Arab Saudi sejak 1952, tak lama setelah salah satu putra Raja Abdulaziz mabuk dan, dalam kemarahannya, menembak mati seorang diplomat Inggris.

Baca juga: Arab Saudi Respons Serangan AS-Inggris ke Yaman, Minta Semua Pihak Menahan Diri

Desas-desus telah beredar selama bertahun-tahun bahwa alkohol akan tersedia di kerajaan Teluk itu di tengah gelombang reformasi sosial yang diperkenalkan sebagai bagian dari agenda Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Di antara yang lain ialah pengenalan bioskop dan festival musik dengan bercampur gender.

Pernyataan pemerintah Saudi pada Rabu mengatakan pihak berwenang memperkenalkan, "Kerangka peraturan baru untuk melawan perdagangan gelap barang-barang dan produk-produk beralkohol yang diterima oleh misi diplomatik." 

Pernyataan itu menambahkan, "Proses baru ini akan fokus pada pengalokasian barang-barang beralkohol dalam jumlah tertentu ketika memasuki Kerajaan untuk mengakhiri proses tidak diatur sebelumnya yang menyebabkan pertukaran barang-barang tersebut tidak terkendali di Kerajaan."

Baca juga: Jerman Lanjutkan kembali Ekspor Senjata ke Saudi, ini Alasannya

Kebijakan tersebut, "Akan terus memberikan dan memastikan bahwa semua diplomat di kedutaan non-Muslim memiliki akses terhadap produk-produk ini dalam kuota tertentu," katanya.

Aturan ketat 

Akses ke toko di Kawasan Diplomatik, "Sangat dibatasi untuk non-Muslim," menurut dokumen yang dilihat oleh AFP. "Tidak ada orang di bawah usia 21 tahun yang diizinkan masuk toko," dan, "Diperlukan pakaian yang pantas," katanya.

Mereka yang mendaftar dengan aplikasi tersebut tidak dapat mengirim kerabat, pengemudi, asisten atau rekan kerja untuk menggantikan mereka. Penggunaan ponsel dilarang di toko.

Di bawah sistem kuota, mereka yang diberi izin untuk mengakses toko akan dapat membeli 240 poin alkohol per bulan. Satu liter minuman beralkohol bernilai enam poin, satu liter anggur bernilai tiga poin, dan satu liter bir bernilai satu poin.

Pernyataan pemerintah Saudi menunjukkan bahwa tidak banyak perubahan yang akan terjadi pada sebagian besar penduduk Arab Saudi yang berjumlah 32 juta jiwa. INi karena mereka tidak punya banyak cara untuk mendapatkan minuman kecuali mereka bersedia bepergian ke luar negeri.

Selain menghadiri resepsi di Diplomatic Quarter, mereka juga dapat membuat anggur buatan sendiri atau mengunjungi pasar gelap. Sebotol wiski bisa berharga ratusan dolar di pasar gelap menjelang liburan seperti Malam Tahun Baru.

Persaingan regional 

Visi 2030 berupaya mengubah eksportir minyak mentah terbesar di dunia menjadi pusat bisnis, pariwisata, dan olahraga, yang meletakkan dasar bagi perekonomian pascaminyak. Berita pada Rabu ini muncul ketika Arab Saudi semakin bersaing dengan negara tetangganya, terutama Dubai di Uni Emirat Arab, untuk mendapatkan investasi asing dan dolar pariwisata.

Bulan ini, misalnya, pihak berwenang menerapkan aturan yang mewajibkan perusahaan multinasional untuk mendirikan kantor pusat regional di Arab Saudi. Jika tidak, mereka akan kehilangan kontrak pemerintah.

Alkohol tersedia di berbagai hotel, restoran, dan bar di Dubai. Di negara tetangga Qatar, alkohol disajikan di hotel dan restoran berlisensi kepada non-Muslim yang berusia di atas 21 tahun.

Tahun lalu, Arab Saudi diberikan hak untuk menjadi tuan rumah Expo 2030 dan Piala Dunia 2034. Hal ini semakin memicu spekulasi bahwa larangan alkohol mungkin akan dicabut atau setidaknya dilemahkan dengan pembangunan di tempat-tempat seperti NEOM, kota besar futuristik yang direncanakan senilai US$500 miliar.

Namun, mengingat alkohol dilarang dalam Islam, masalah ini masih sangat sensitif di negara yang merupakan rumah bagi tempat suci agama di kota Mekah dan Madinah. Berdasarkan hukum Saudi, hukuman atas konsumsi atau kepemilikan alkohol dapat mencakup denda, hukuman penjara, cambuk di depan umum, dan deportasi bagi orang asing yang tidak berwenang.

Para pejabat Saudi hingga Rabu menolak saran mengenai perubahan kebijakan besar apa pun. "Jawaban singkatnya ialah kami akan melanjutkan undang-undang kami saat ini," kata Wakil Menteri Pariwisata Putri Haifa Al Saud ketika ditanya langsung tentang masalah ini di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada 2022. (Z-2)