visitaaponce.com

LIGA Muslim Pakistan -Nawaz (PML-N) dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) telah menyelesaikan perundingan untuk pembentukan koalisi. Gerbong tersebut meninggalkan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin eks Perdana Menteri (PM) Imran Khan.

Padahal PTI memenangkan kursi terbanyak tetapi dipaksa untuk berada di luar pemerintahan jika Shehbaz Sharif dilantik menjadi PM Pakistan. Khan menuduh banyak kecurangan dan manipulasi hasil dalam pemilu pada 8 Februari.

Penguasa saat ini mematikan jaringan telepon seluler dengan alasan keamanan pada hari pencoblosan dan penghitungan suaranya memakan waktu lebih dari 24 jam.

Baca juga : Merasa Terhina, KPU Pakistan Minta Imran Khan Ditahan

Setelah negosiasi selama berminggu-minggu, koalisi Shehbaz Sharif mengumumkan koalisi pemerintahan di ibu kota Islamabad.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, PML-N dan PPP akan mencalonkan Shehbaz Sharif sebagai PM dan Asif Ali Zardari, suami mantan perdana menteri Benazir Bhutto sebagai presiden.

“Partai Rakyat Pakistan dan Liga Muslim Pakistan-Nawaz telah mencapai jumlah tersebut dan kami akan membentuk pemerintahan,” kata Ketua PPP Bilawal Bhutto Zardari, putra Zardari dan Bhutto.

Baca juga : PM Pakistan Bantah Tuduhan Terlibat Upaya Pembunuhan Imran Khan

Pihaknya berharap Shehbaz Sharif akan segera menjadi PM dan meminta seluruh rakyat Pakistan mendoakan jalannya pemerintahan baru. Sharif, menambahkan setelah 76 tahun, kita mendapati diri kita bergantung pada pinjaman, dan mengatasi krisis ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

"Ada tantangan signifikan yang kita hadapi. Kita harus membawa Pakistan keluar dari situasi ini," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PTI yang dipimpin Imran Khan keluar sebagai pemenang pada pemilu Pakistan yang diwarnai protes dan tuduhan kecurangan.

Baca juga : Gonjang-ganjing Pemilu Pakistan

Komisi Pemilihan Umum Pakistan mengumumkan secara resmi perolehan suara setelah hampir tiga hari penghitungan suara. PTI meraup 101 kursi, diikuti Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang dipimpin oleh Nawaz Sharif dengan raihan 75 kursi dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang berhaluan kiri-tengah dengan tokoh Bilawal Bhutto Zardari yang mendapat 55 kursi.

Meskipun merajai perolehan suara, PTI merasa dicurangi dalam pemilihan legislatif atau Majelis Nasional yang beranggotakan 266 orang itu. Mereka pun mengajukan protes ke pengadilan.

Portofolio menteri disepakati

Bhutto Zardari mengatakan portofolio menteri telah disepakati dan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Majelis Nasional harus bersidang pada 29 Februari, ketika koalisi dapat disetujui secara resmi.

Baca juga : Kandidat Terkait Imran Khan yang Dipenjara Memimpin Hasil Pemilu Pakistan 

PTI mengecam perjanjian tersebut dan mengulangi tuduhannya atas pelanggaran. “PML-N dan Partai Rakyat pantas mendapatkan pujian atas perjalanan epik mereka selama 30 tahun, mulai dari mencuri uang pembayar pajak hingga mencuri pemilu bersama-sama,” ungkap pernyataan partai tersebut di platform media sosial X.

PTI juga menyebut partai Sharif dan Bhutto sebagai pencuri mandat. PML-N dan PPP bergabung pada 2022 untuk menggulingkan mantan pemimpin Khan melalui mosi tidak percaya.

Hal itu sebelum berbagi kekuasaan dalam koalisi yang goyah yang juga dipimpin oleh Sharif, hingga Majelis Nasional dibubarkan pada Agustus atau menjelang pemilu. Saudara laki-laki Sharif, yang pernah menjabat perdana menteri tiga kali, Nawaz Sharif, kembali ke Pakistan dari pengasingan untuk memimpin kampanye pemilu.

Baca juga : Kali Ketiga Imran Khan Divonis Bersalah, Hukumannya 14 Tahun Penjara

Namun itu gagal meraih mayoritas suara yang diharapkan, meskipun para analis mengatakan mereka mendapat dukungan dari militer, yang merupakan raja di negara tersebut.

Mantan legenda kriket telah mendekam di penjara sejak Agustus, dan dijatuhi hukuman panjang karena korupsi, pengkhianatan dan pernikahan ilegal, tuduhan yang menurutnya bermotif politik dan dirancang untuk menjauhkannya dari kekuasaan.

Khan diangkat ke tampuk kekuasaan pada 2018 oleh pemilih muda yang bosan dengan politik dinasti PML-N dan PPP, namun juga dilaporkan mendapat restu dari para jenderal.

Dia dicopot dari kekuasaan setelah para analis mengatakan dia berselisih dengan militer dan terus melakukan kampanye pembangkangan yang berisiko terhadap pemerintah. (AFP/Z-4)