Parlemen Inggris Terpecah soal Resolusi Gencatan Senjata Israel-Hamas
PARLEMEN Inggris terpecah dalam menjelang pemungutan suara resolusi gencatan senjata atas perang Israel-Hamas di Gaza, Palestina. Puluhan anggota Majelis Rendah keluar sebagai penolakan resolusi tersebut.
Terdapat tiga resolusi terkait perang itu. Semuanya bersifat simbolis dan tidak mengikat pemerintah.
Namun suasana menjadi kacau ketika para legislator dari Partai Konservatif yang berkuasa dan partai oposisi menuduh Ketua Parlemen Lindsay Hoyle melanggar prosedur pengambilan keputusan.
Baca juga : Ini Hasil Safari Retno dan OKI di London dan Paris
Kekacauan terjadi ketika perdebatan mengenai mosi dari oposisi Partai Nasional Skotlandia, atau SNP, yang mendesak gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera Israel yang ditahan Hamas, dan diakhirinya hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina.
Oposisi utama Partai Buruh, yang terpecah mengenai seberapa keras mereka mengkritik Israel, mengajukan versi perubahan dari resolusi. Mereka menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dan menghilangkan soal hukuman kolektif.
Partai Konservatif yang berkuasa mengajukan resolusi sendiri yang berisi mendukung jeda kemanusiaan segera, diikuti langkah menuju gencatan senjata permanen yang berkelanjutan. Sementara pemerintah Inggris mengatakan gencatan senjata hanya bisa terjadi jika Hamas membebaskan semua sandera Israel dan melepaskan kendali atas Gaza.
Baca juga : Moskow Pertemukan Fatah dan Hamas
Hoyle mengizinkan ketiga resolusi itu divoting. Tetapi, anggota parlemen Konservatif marah dan menilai hal itu bertentangan dengan konvensi Majelis Rendah.
Beberapa orang menuduh Hoyle mendukung oposisi. Hoyle terpilih sebagai anggota parlemen dari Partai Buruh sebelum mengambil posisi netral sebagai ketua parlemen.
Kekacauan politik ini menunjukkan bahwa isu tersebut telah memecah politisi dan masyarakat Inggris serta meningkatkan ketegangan. Resolusi karya Partai Buruh akhirnya disetujui secara lisan, tanpa pemungutan suara.
Beberapa anggota parlemen menyerukan agar pemungutan suara diadakan kembali karena hasil tersebut tidak mencerminkan suara kolektif parlemen Inggris.(AFP/VoA/Z-4)
Terkini Lainnya
Mardiono Tegaskan akan Terus Jaga PPP Sesuai Pesan Maimoen Zubair
PPP tidak Lolos ke Parlemen, Elite Partai Didesak Segera Minta Maaf
Elite PPP Didesak Mundur
PPP tidak Lolos Parlemen, Suharso Sebut Pemimpin Harus Tanggung Jawab
Pemimpin Politik Prancis Bergegas Siapkan Pemilu Dadakan Setelah Macron Membubarkan Parlemen
Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo Mengundurkan Diri Setelah Kekalahan Pemilu
Hamas Sebut Perundingan Gencatan Senjata dengan Israel Buntu di Tengah Aksi Unjuk Rasa di Tel Aviv
Ini Syarat Baru dari Rusia untuk Berdamai dengan Ukraina
Hamas Tidak Tahu Berapa Sandera yang Masih Hidup
Presiden Joe Biden: Kesepakatan Gencatan Senjata Israel-Hamas Terhambat oleh Penolakan Hamas
Prabowo: Israel akan Terkucilkan jika tidak Mau Gencatan Senjata
Menlu AS Antony Blinken Bahas Pentingnya Gencatan Senjata Israel-Hamas dengan Prabowo
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap