visitaaponce.com

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengaku terkejut dengan laporan peningkatan jumlah anak-anak yang terbunuh dan cacat selama 2023. Terutama anak-anak yang berada di Israel dan wilayah pendudukan Palestina, khususnya Gaza, Burkina Faso, Republik Demokratik Kongo, Sudan dan Ukraina.

“Saya terkejut dengan peningkatan dramatis dan skala serta intensitas pelanggaran berat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap anak-anak di Jalur Gaza, Israel dan Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, meskipun saya berulang kali menyerukan kepada semua pihak untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengakhiri pelanggaran berat,” kata Antonio Guterres disitat dari situs PBB.

PBB memverifikasi hampir 33.000 pelanggaran berat yang menimpa lebih dari 22.500 anak, terutama laki-laki, di 26 situasi di seluruh dunia.

Baca juga : PBB Tambahkan Militer Israel ke Dalam Daftar Pelanggar Hak Anak-Anak

Jumlah tertinggi adalah pembunuhan dan pencacatan, dengan 11.649 anak terkena dampaknya, meningkat 35% dibandingkan laporan tahun lalu. Hal ini diikuti dengan perekrutan dan penggunaan 8.655 anak dan penculikan 4.356 anak lainnya.

Meskipun lebih dari separuh pelanggaran dilakukan oleh kelompok bersenjata non-negara, termasuk kelompok yang ditetapkan sebagai teroris oleh PBB, pasukan pemerintah merupakan pelaku utama dalam pembunuhan dan cedera, penyerangan terhadap sekolah dan rumah sakit, serta penolakan akses kemanusiaan.

Konflik di Israel dan wilayah pendudukan Palestina telah menyebabkan peningkatan 155% pelanggaran berat terhadap anak-anak, demikian temuan laporan tersebut.

Baca juga : PBB Prihatin dengan Rudal yang Masuki Polandia

Daftar hitam tahunan

Laporan tahunan tersebut memuat lampiran pihak-pihak yang melakukan pelanggaran berat. Seperti yang telah diberitakan secara luas, untuk pertama kalinya, pasukan bersenjata dan keamanan Israel dilibatkan karena membunuh dan melukai anak-anak serta menyerang sekolah dan rumah sakit.

Hamas dan Jihad Islam Palestina juga dimasukkan ke dalam daftar untuk pertama kalinya karena membunuh, melukai dan menculik anak-anak.

Laporan tersebut mencatat bahwa perang di Sudan menyebabkan peningkatan pelanggaran berat yang “mengejutkan” sebesar 480%.

Baca juga : PBB Ungkap Israel dan Kawasan Palestina Paling Banyak Pelanggaran Terhadap Anak-anak

Tentara Sudan dan militer saingannya, Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah berperang selama lebih dari satu tahun dan keduanya masuk daftar hitam karena membunuh dan melukai anak-anak serta menyerang sekolah dan rumah sakit.

RSF juga merekrut dan menggunakan anak-anak selain melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya terhadap mereka.

'Kami mengecewakan anak-anak'

Meskipun krisis yang terjadi semakin banyak dan meningkat seperti yang dijelaskan dalam laporan ini, lebih dari 10.600 anak-anak yang sebelumnya tergabung dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata menerima dukungan perlindungan atau reintegrasi pada tahun lalu.

Baca juga : PBB Masukkan Militer Israel dalam Daftar Pelaku Pelanggaran terhadap Anak-Anak

PBB memulai atau mempertahankan keterlibatan dengan pihak-pihak yang berkonflik di negara-negara seperti Burkina Faso, Kamerun, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Irak, Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, Mali, Mozambik, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Ukraina dan Yaman.

Dalam beberapa kasus, keterlibatan ini mengarah pada penerapan langkah-langkah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Virginia Gamba, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, mengatakan laporan tersebut adalah “sebuah peringatan”.

“Kami mengecewakan anak-anak,” kata Gamba. 

“Saya menyerukan kepada komunitas internasional untuk berkomitmen kembali terhadap konsensus universal untuk melindungi anak-anak dari konflik bersenjata dan saya menyerukan kepada negara-negara untuk memenuhi tanggung jawab utama mereka untuk melindungi populasi mereka dan menghormati semua norma dan standar yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata.” (UN/Z-3)