visitaaponce.com

DITAKSIR ada 6.800 data titipan siswa dari beberapa anggota DPRD Kota Depok untuk masuk ke SMP Negeri di Kota Depok. Data tersebut diberikan judul jalur titipan sekolah PPDB. Data tersebut didapatkan dari 34 panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) di 34 SMP negeri di Kota Depok Rabu (19/7).

Berdasarkan pengakuan 34 panitia PPDB, data tersebut data titipan siswa oleh anggota DPRD Kota Depok tahun ajaran 2023/2024.

"Data-data itu kami simpan jika kelak ada pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI)," kata panitia PPDB SMPN 7 Kota Depok yang meminta namanya tidak disebutkan Rabu (19/7).

Baca juga: PPDB SMPN Depok Diwarnai Kecurangan, Banyak Siswa Titipan

Ia menegaskan, dirinya bertanggung jawab soal data siswa titipan anggota dewan di SMPN 7. 

"Tetapi tidak etis jika nama saya disebut di Media Indonesia. Saya setuju dan (senang sekali) kasus PPDB yang tidak wajar ini dibongkar dan ekspos seluas-luasnya, tujuannya biar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Selain itu biar menjadi pembelajaran juga bagi Pemerintah Kota Depok, " tegasnya.

Baca juga: Heru Akui Masih Banyak Kekurangan, PPDB akan Dievaluasi

Ia mengatakan ada satu anggota dewan menitipkan siswa di SMPN 7. Ada menitipkan 15 siswa. Total titipan DPRD 200 lebih. Sekarang ini SMPN 7 sudah seperti pasar titipan-titipan siswa, " ungkapnya.

Diluar anggota dewan, ia juga mengaku SMPN 7 banyak juga menerima titipan dari orang yang mengaku-ngaku wartawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pejabat kota. 

"Ada yang menitipkan dua sampai empat anak, kami panitia sampai tak berkutik. Kami tidak berdaya karena ditekan. Kami sudah adukan hal ini ke atasan (Dinas Pendidikan) Kota Depok, namun tetap juga tak berdaya, " ungkapnya.

Panitia PPDB SMPN 15, SMPN 12, SMPN 11, SMPN 10, SMPN 9, SMPN 8, SMPN 6, SMPN 5, SMPN 4, SMPN 4, SMPN 3, SMPN 2, SMPN 1 Kota Depok juga mengaku tidak berkutik menghadapi titipan DPRD, wartawan, pejabat dan LSM. Mereka mengaku pasrah karena percuma juga dilaporkan ke pimpinan. 

"Dinas Pendidikan sepertinya dapat tekanan sehingga membiarkan titipan siswa ini, " kata panitia PPDB SMPN 11 Kota Depok.

Ia menyebutkan ribuan siswa yang ditampung di 34 SMPN adalah siswa yang tidak lolos seleksi PPDB online yang nilai rapornya sangat rendah. Pasalnya kata dia, minat masyarakat masih tinggi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.

“Jadi meski harus mengeluarkan ‘cuan banyak’ (biaya mahal, red) masih sanggup dikeluarkan orangtua siswa,” katanya

Ia mengatakan jika setiap SMPN menerima 400 atau 500 siswa, separuh rombongan belajar (rombel) yang lolos seleksi PPDB terpaksa harus tergusur.

Lanjutnya, PPDB siluman ini terjadi lantaran desakan bukan saja dari DPRD atau perantara elite yang dekat dengan kekuasaan saja yang bermain.

"Tetapi karena pejabat atau bahkan aparat hukum hingga birokrasi bawah juga mempunyai kesempatan menitipkan calon siswa agar masuk di sekolah negeri,” ungkapnya.

Pegiat pendidikan dari LSM Satu Kota Depok, Kohar Susanto meminta lembaga pengawas ORI turun ke Kota Depok. Ia juga meminta ORI tidak mentolerir siswa titipan SMPN. 

"Untuk apa diadakan PPDB, in-line tujuannya kan mencetak siswa berprestasi, " katanya.

Anggota DPRD Kota Depok Nurhasim terpisah mengaku tidak menitipkan siswa ke SMPN. 

“Saya dukung ORI memeriksa sekolah-sekolah yang menerima siswa titipan biar ada efek jera," ucapnya.

Di tempat terpisah dihubungi melalui telepon dan konfirmasi melalui pesan singkat, Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Kota Depok Hj. Siti Chaerijah Aurijah belum dapat memberikan keterangan. (KG/Z-7)