visitaaponce.com

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana cadangan atau akres dalam APBD 2024 untuk kebutuhan anggaran gaji Penyedia Jasa Lainnya orang Perorangan (PJLP) yang masih menggunakan angka upah minimum pekerja (UMP) 2023 yakni Rp4,9 juta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi tidak dapat merinci dana cadangan yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta pada APBD 2024. Namun, dana cadangan itu di antaranya akan digunakan untuk membayar selisih gaji PJLP tahun depan.

Sebab, APBD 2024 telah disahkan lebih dulu dibandingkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang saat ini masih dalam pembahasan. Sehingga, dalam anggaran belanja pegawai di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), nilai gaji PJLP masih menggunakan angka UMP 2023 yakni Rp4,9 juta.

Baca juga : Pemprov DKI Pastikan Perusahaan Tak Patuhi UMP 2024 Bakal Kena Sanksi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020, akres adalah hal yang berkenaan dengan belanja pegawai meliputi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai.

"Untuk yang 2024 sudah diantisipasi dengan melakukan akres atas UMP 2023. Sehingga nanti saat penetapan UMP 2024, diharapkan alokasi anggarannya sudah mencukupi untuk besaran UMP 2024," jelas Michael saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (16/11) malam.

Di sisi lain, pencadangan dana tersebut juga dilakukan guna menghindari adanya selisih gaji PJLP yang membuat PJLP melayangkan protes melalui DPRD DKI Jakarta. 

Baca juga : Tok! Pemprov Tetapkan UMP 2024 DKI Jakarta Rp5,06 Juta

Sebelumnya, DPRD DKI mendorong agar Pemprov DKI segera mencairkan selisih gaji PJLP karena APBD 2023 disahkan mendahului penetapan UMP 2023 sehingga nilai gaji PJLP menggunakan angka UMP 2022.

Semestinya para PJLP DKI menerima upah sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun ini. Namun, sejak Januari hingga sekarang, mereka masih menerima sebesar Rp4,6 juta. Penyebabnya ialah masalah sistem dalam penginputan komponen yang masih menggunakan tahun 2022. 

Rapelan PJLP dibayar bertahap

Pemprov DKI pun membutuhkan waktu cukup lama untuk mencairkan selisih gaji PJLP tersebut karena harus mengalokasikan dana tambahan melalui APBD Perubahan 2023. Michael pun mengatakan saat ini selisih gaji PJLP sudah dibayarkan secara bertahap.

Baca juga : Siap-Siap! UMP 2024 DKI Jakarta Diumumkan Sore Ini

Rata-rata pencairan selisih gaji PJLP sudah mencapai 50%. Ia pun tidak menutup kemungkinan ada OPD yang tidak mengajukan pencairan selisih gaji disebabkan berbagai hal.

"Kelihatannya karena tidak ada tenaga PJLP di OPD-nya," jelas Michael.

Di Jakarta Pusat dari 165 OPD ada 26 OPD yang tidak memiliki PJLP dan tidak mengajukan rapelan selisih gaji. Di Jakarta Timur dari 165 OPD ada 18 OPD tidak mengajukan rapelan selisih gaji.

Baca juga : Besok, Usulan Nilai UMP Baru Akan Disampaikan ke Pj Gubernur DKI

Di Jakarta Barat dari 131 OPD ada delapan OPD tidak mengajukan rapelan selisih gaji PJLP. Di Jakarta Utara ada 141 OPD yang mengajukan rapelan selisih gaji PJLP terdiri dari 106 OPD Jakarta Utara dan 35 OPD Kabupaten Kepulauan Seribu.

Di Jakarta Selatan dari 151 OPD ada 16 OPD tidak mengajukan rapelan selisih gaji.

Definisi dan Tugas PJLP

PJLP adalah petugas pelaksana lapangan yang mendukung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam menjalankan berbagai layanan publik.

Baca juga : DPRD DKI Jakarta Bahas UMP 2024, Buruh Minta Rp5,6 Juta Per Bulan

Tugas PJLP diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 249 Tahun 2016. Disebutkan bahwa tugas PJLP meliputi bidang kebersihan, administrasi, dan selainnya.

PJLP bidang kebersihan direkrut untuk menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang kerap membersihkan lingkungan di wilayah Pemprov DKI, atau biasa dikenal dengan sebutan pasukan oranye dan ada juga yang menjadi pasukan biru yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Sumber Daya Air DKI. (Z-4)