visitaaponce.com

PRAKTEK penebangan liar alias ilegal logging di kawasan hutan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berlangsung. Bencana banjir pun saban tahun menerpa warga Kalsel Namun, aktivitas penebangan tanpa ijin tetap berlangsung dan entah mengapa tak bisa dihentikan. Padahal gelondongan kayu hasil ilegal logging sangat kasat mata terlihat.

"Yang namanya ilegal logging atau penebangan liar tidak bisa diberantas, hanya bisa ditekan supaya berkurang. Demikian juga di KPH Hulu Sungai, kita telah melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, kegiatan patroli pengamanan hutan dan upaya penegakan hukum," ungkap Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai, Rudiono Herlambang, dengan nada putus asa, Selasa (24/1).

KPH Hulu Sungai membawahi tiga wilayah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Tapin. Termasuk kawasan hutan Pegunungan Meratus. Seperti diketahui kerusakan kawasan hutan Pegunungan Meratus menjadi pemicu utama bencana banjir di sejumlah wilayah di Kalsel.

Pada bagian lain program penanaman pohon yang disebut Revolusi Hijau di Kalsel sepanjang 2022 telah berhasil menanam sebanyak 13,2 juta pohon. Jumlah 13,2 juta pohon tersebut jika dikonversikan terhadap luas tanam menjadi 15.186 hektare.

Kegiatan penghijauan dan rehabilitas daerah aliran sungai (DAS) merupakan kegiatan terbesar mencapai luasan 9.000 hektare. Disamping kegiatan reklamasi dan RHL yang dananya bersumber dari APBN.

"Kita akan terus bergerak untuk menyukseskan program revolusi hijau demi anak cucu kita," tegas Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat kegiatan penanaman pohon beberapa waktu lalu.

Realisasi tanam seluas 15.186 hektare pada 2022 ini sejatinya tidak memenuhi target, dimana Pemprov Kalsel menargetkan penanaman hingga 30 ribu hektare pertahun. Dengan luas lahan kritis di wilayah tersebut seluas 511 ribu hektare diharapkan pada kurun waktu 20 tahun mendatang, luas lahan kritis ini berhasil ditangani.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan program revolusi hijau bertujuan untuk mempercepat pengurangan luasan lahan kritis di Kalsel yang saat ini berdasar data Kementerian LHK seluas 511 ribu hektare. "Kegiatan penanaman merupakan upaya untuk meningkatkan tutupan lahan dibarengi dengan upaya kita meminimalisir deforestasi akibat perambahan kawasan hutan, Karhutla dan illegal logging," katanya.

Selain Pemprov Kalsel, gerakan revolusi hijau didukung oleh berbagai pihak antara lain oleh Kementerian LHK, para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan pemegang Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Kalsel  serta masyarakat. (OL-13)

Baca Juga: Banjir Landa Dua Kecamatan di Kabupaten Banjar