visitaaponce.com

PEMANFAATAN energi harus didasarkan pada prinsip keadilan, bukan komunal, sehingga semua orang harus memiliki akses dan hak atas energi. Inilah alasan dibutuhkan banyak pembangkit listrik dalam mencukupi kebutuhan energi lebih dari 200 jiwa masyarakat Indonesia.

"Jika di satu daerah ada potensi energi, sementara di daerah lain tidak memiliki potensi energi, daerah yang tidak memiliki potensi energi juga tetap harus dapat menikmati energi listrik. Di sinilah PLN atau negara hadir untuk mengelola penyaluran listrik," ujar Weddy B Sudirman (Vice President untuk Konstruksi Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi PT Perusahaan Listrik Negara dalam kesempatan diskusi publik mengenai ekosistem Batang Toru di Jakarta.

PLTA Batang Toru dibangun, karena Sumatra Utara memiliki potensi sumber daya energi cukup besar, terutama air. Banyak pihak, menurut Weddy, yang menilai Sumatra Utara mengalami surplus energi sehingga pembangunan PLTA Batang Toru tidak diperlukan dan dipertanyakan sasaran surplus daya listrik tersebut.

Baca juga: PLTA Cirata Tingkatkan Pemanfaatan EBT dengan Menanam Kaliandra

"Masyarakat perlu memahami soal surplus energi daya listrik, karena sering kali menjadi misleading. Indonesia negara kepulauan sehingga kalau disebutkan kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia sebesar 50.000 mw sementara kebutuhan 40.000 mw, kelihatannya surplus 10.000. Padahal Indonesia negara kepulauan dan saat ini sistem kelistrikan Jawa-Sumatra belum menyambung," ujarnya.

Terkait dugaan dan tudingan PLTA Batangtoru yang sengaja dibuat untuk melayani industri bukan masyarakat, dengan tegas Weddy membantah. "Saat ini 75 juta pelanggan PLN ialah rumah tangga. Jumlah itu mencakup 90% pelanggan perusahaan listrik negara ini. Dengan begitu sebenarnya jumlah pelanggan industri sangat kecil, sehingga listrik yang dihasilkan Batang Toru hadir untuk masyarakat bukan industri," tegasnya.

Baca juga: Elsewedy dan PLN Kerja Sama Bangun Gardu Induk 150 KV di Cikarang

Kehadiran PLTA Batang Toru pada 2012, menurutnya, tidak serta merta tetapi memang sudah direncanakan secara matang. Selain menjamin kebutuhan listrik Sumatra Utara saat ini, keberadaannya juga sebagai persiapan di masa mendatang saat Presiden Joko Widodo berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur strategis, seperti transportasi dan listrik yang menjadi nilai jual untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemerintah, menurut Weddy, berkomitmen memastikan net zero emission pada 2060 dapat terwujud. Saat ini 80% pasokan PLN berasal dari PLTU. "Tentu memerlukan waktu dan tidak bisa tergesa-gesa karena jika PLTU-PLTU langsung dimatikan untuk dikonversi ke EBT, tidak ada lsitrik dan tidak akan ada peradaban tanpa ada energi."

Dari sisi tarif, PLTA Batang Toru memiliki keekonomian yang tinggi karena lebih murah dibanding penggunaan energi yang ada. "Saat ini tarif PLTA Batangtoru US$12,86 sen per kwh atau sekitar Rp1.900, sementara solar Rp2.500 dan gas Rp2.200. PLN menjual listrik kepada masyarakat Rp1.400, yang tentu saja rugi, tetapi itu bukti negara hadir untuk melayani masyarakat," ujarnya.

Weddy yang sudah berkecimpung dalam pengembangan PLTA selama 15 tahun, menepis tudingan potensi kerusakan alam akibat pembangunan PLTA Batang Toru. "Logikanya, penggunaan energi bersih harus diikuti konservasi, karena energi bersih tidak akan ada kalau alamnya rusak. Ini juga berlaku bagi pembangunan PLTA Batang Toru yang pembangunannya membutuhkan dana sangat besar, proses pembangunan yang lama. Supaya bisa terus berjalan, catchment areanya atau daerah resapan airnya harus dijaga," paparnya.

Dengan demikian PLTA Batang Toru berkewajiban untuk menjaga kelestarian ekosistem, bukan saja di lokasi PLTA tetapi kelestarian alam seluruh ekosistem, terutama di hulunya. "Kami sudah melihat PLTA Batang Toru sudah memiliki mitigasi untuk konservasi dan menjaga ekosistem Batang Toru." Pihaknya juga memahami perhatian masyarakat yang kuat soal orangutan tapanuli dan berbagai isu lain yang muncul. (RO/Z-2)