visitaaponce.com

PADA Rabu (20/12), Toma Maritime Center telah melaksanakan FGD bertajuk “Pelayanan Publik di Indonesia Timur dan Provinsi Maritim: Evaluasi Kebijakan Publik” dan berhasil memberikan usulan untuk inovasi pelayanan publik di Indonesia Timur dan provinsi maritim.

FGD tersebut dibuka oleh Kalvin Noya selaku Wakil Ketua Toma Maritime Center dan dihadiri oleh lebih dari 40 orang peserta secara daring, dengan keynote speech dari Theofransus Litaay selaku Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI. Dipandu oleh Imanuel Tomasila selaku moderator, FGD menghadirkan narasumber dari kalangan aktivis, akademisi, peneliti, dan praktisi dari Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

Kalvin Noya selaku Wakil Ketua Toma Maritime Center menyampaikan dalam keterangan tertulisnya bahwa selain sebagai wadah untuk berbagi data dan pengalaman tentang fakta pelayanan publik, FGD ini juga untuk menganalisis konsekuensi yang dirasakan masyarakat atas permasalahan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua selama 5 tahun ke belakang. 

Baca juga: Pemutihan KUR Macet Dinilai Penting untuk Sejahterakan Nelayan

Maka untuk diskusi yang berimbang dan valid, Toma Maritime menghadirkan Theofilia Soukotta selaku aktivis dan peneliti dari Maluku, Guy Rangga Boro selaku advokat muda dari Nusa Tenggara Timur, Jessie Hembring selaku akademisi dan peneliti dari Papua, serta Willem Fofid dari KSOP Ambon.

Theofilia Soukotta menyampaikan dalam FGD tersebut bahwa persoalan pelayanan publik di Maluku terutama terkait administrasi dan birokrasi, serta penggunaan APBD yang harusnya berfokus pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk inovasi pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur diharapkan oleh Guy Rangga Boro untuk berfokus dan berinovasi pada pendidikan dan penegakan hukum, terutama untuk kasus perdagangan orang. 

Jessie Hembring menyampaikan terbatasnya akses masyarakat untuk menikmati pelayanan publik mendasar seperti pendidikan dan listrik menjadi pelayanan publik yang harus ditingkatkan di Papua.

Advokat dan Analisis Kebijakan Publik, Rima Baskoro yang menjadi salah satu narasumber di FGD berpendapat bahwa forum yang diikutinya merupakan ajang yang efektif untuk menggali ide inovasi kebijakan.

Baca juga: Kontribusi PDB Maritim Indonesia Baru 7%, Ekonomi Biru Perlu Dieksplorasi 

“Besar harapannya melalui FGD ini dapat memberikan masukan dan ide inovasi untuk para pembuat kebijakan agar mampu mendesain kebijakan dan menyediakan pelayanan publik yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis di Indonesia Timur dan Provinsi Maritim”, kata Rima.

Menurut Rima, salah satu cara efektif untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan metode pengawasan dan evaluasi. “Maka FGD ini bisa menjadi salah satu bentuk pengawasan dan evaluasi dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik yang disediakan oleh negara, bahwa terdapat hal-hal di lapangan yang perlu diawasi dan dievaluasi”, demikian ditambahkan Rima. (RO/Z-6)