Kebebasan Beragama belum Terlindungi
![Kebebasan Beragama belum Terlindungi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2020/12/c8798899b78fe155468d72ca365a217c.jpg)
PRESIDEN Joko Widodo meminta aparat penegak hukum, pemerintah pusat, dan daerah bersinergi menyelesaikan persoalan kebebasan beribadah di Tanah Air. Pasalnya gangguan terhadap kegiatan dan rumah ibadah masih kerap terjadi di beberapa daerah.
“Kita masih menghadapi masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya meminta agar aparat keamanan, pemerintah pusat dan daerah secara aktif dan responsif menyelesaikan ini secara damai dan bijaksana,” ujar Jokowi dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia, di Jakarta, kemarin.
Hingga saat ini, kasus penyerangan terhadap rumah ibadah memang masih menjadi masalah serius yang sulit ditangani. Setara Institute mencatat, sejak 2007 hingga 2018, setidaknya terdapat 398 gangguan terhadap rumah ibadah. Gereja merupakan rumah ibadah yang paling sering diserang dengan total 199 gangguan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan masalah kebebasan beragama masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diatasi pemerintah selama 2020 ini.
“Di lapangan yang terjadi diskriminasi secara horizontal. Satu kelompok masyarakat membatasi aktivitas keagamaan kelompok masyarakat lainnya. Padahal negara memiliki tanggung jawab melindungi warga negara melakukan aktivitas keagamaan,” kata Staf Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Danu Pratama dalam peluncuran Catatan Hari HAM 2020 yang digelar daring, kemarin.
Kontras menemukan sedikitnya 48 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah yang tersebar di 17 provinsi. Paling banyak terjadi di Jawa Barat dengan 10 kasus, disusul Jawa Timur 7 kasus, Jawa Tengah 6 kasus, dan Sulawesi Selatan 5 kasus.
Dari keseluruhan peristiwa itu, mayoritas pelaku secara aktif melakukan pelanggaran hak atas beragama dan beribadah, yakni kelompok masyarakat sipil yang berada dalam naungan ormas maupun perkumpulan warga setempat. Kontras mencatat dalam beberapa kasus terdapat pembiaran dari aparat. Dalam beberapa peristiwa, pemerintah juga dinilai memosisikan diri di tengah, tetapi justru seakan membiarkan pelanggaran terjadi.
HAM
Presiden juga menekankan pemerintah tidak pernah berhenti menuntaskan persoalanpersoalan HAM di masa lalu. Ia telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menyelesaikan semua masalah yang ada secara bijaksana sehingga dapat diterima seluruh pihak.
Sayangnya Kontras menilai hal tersebut masih jalan di tempat. “Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dari tahun ke tahun cenderung jalan di tempat karena hanya berkutat pada wacana-wacana. Kita melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak memperlihatkan tercapainya harapan korban,” kata Wakil Koordinator II Kontras Arif Nur Fikri.
Kontras menilai pemerintah masih belum melaksanakan kewajiban untuk mengusut kasus HAM masa lalu.
Bahkan, diduga, ada bentuk impunitas yang kental dengan pengabaian penegak hukum untuk mengusut kasus. (Dhk/Cah/P-5)
Terkini Lainnya
Indonesia Darurat TTPO, 3.700 PMI Jadi Korban, Komnas HAM Luncurkan Program 'Jalan Terjal'
Komnas HAM Terima 259 Aduan Terkait Kekerasan dan Penyiksaan oleh Polri
LBH Padang Laporkan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak hingga Tewas
Cegah Penyiksaan, Pemerintah Didesak Ratifikasi OPCAT
Kuasa Hukum 6 Terpidana Kasus Vina Mengadu ke Komnas HAM
Respons KPK Soal Kubu Hasto Lapor Komnas HAM
Presiden Jokowi Kembali Digugat ke Pengadilan
Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024
7 Peristiwa Kekerasan di Tanah Papua, Pendekatan Militer Pemerintah Dinilai Ilegal
Kontras: Peradilan Kasus HAM oleh Jokowi Jauh dari Harapan
Kontras: Pernyataan Capres 02 Kuatkan Keterlibatan Prabowo dalam Kasus HAM
Kata 'HAM' di Dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran Paling Sedikit
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap