Hasto Kristiyanto Tegaskan PDIP Perjuangan Tetap Taat Konsitusi
![Hasto Kristiyanto Tegaskan PDIP Perjuangan Tetap Taat Konsitusi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/03/320cba95e4284ae39df22de364cff27f.jpg)
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partai berlambang banteng tersebut tetap sama untuk taat terhadap konstitusi.
Pernyataan ini menyawab kegaduhan akibat wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan penundaan pemilu 2024.
"Sikap PDIP masih tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara kami bakal di jalan ketaatan konstitusi. Karena kontitusi lahir dari falsafah bangsa. Di situ dimaktubkan hukum dasar dan hukum dasar memilki roh dan tidak hanya melihat teks," ungkapnya.
Baca juga : Survei: PDIP Berpotensi Tidak Menang di Pemilu 2024, Dikalahkan Gerindra
Hasto yang hadir dalam rilis Surve Nasional Lembaga Survei Indonesia secara daring, Kamis (3/3) juga menekankan saat sumpah jabatan untuk menjalankan UUD, UU dan lainnya dalam konteks yang harus dilihat sehingga semua wajib taat terhadap konstitusi. Kemudian juga penting aspek legalitas kekuasaan melalui pemilu. Kedaulatan berada di tangan rakyat salah satunya melalui pemilu.
"Dari survei tadi sudah menunjukan bagaimana mekanisme periodesasi menjadi kultur demokrasi sehingga dari seluruh elemen masyarakat juga memiliki keteguhan yang sama bahwa pemilu 5 tahun itu penting dan harus menjadi kultur demokrasi"
Selain itu keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh orang perorang tapi dari sistem yang dibangun. "Negara tidak digerakan oleh ambisi orang perorang," jelasnya.
Baca juga : PDIP Hormati Pilihan Politik PAN dan Golkar yang Berlabuh ke Koalisi Prabowo
Di kesempatan yang sama dia mengungkapkan perihal orang-orang sekitar Jokowi yang ikut andil memunculkan wacana penundaan pemilu 2024. Jokowi memiliki sikap yang sama dengan PDI Perjuangan.
Hal telah ditegaskan Jokowi saat menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Jadi orang di sekitar presiden ini, kami melihat tidak memahami kehendak presiden. Ketika kami menyampaikan sikap PDI Perjuangan, ini senafas dengan presiden," tukasnya. (Sru/OL-09).
Terkini Lainnya
BP Tapera Ikut Arahan Menteri PU-Pera Soal Penundaan Penarikan Iuran
Moeldoko Beri Sinyal Penerapan Iuran Tapera Mundur, Tak Jadi 2027
Pelatih Bali United: Penundaan Liga 1 Pengaruhi Fokus dan Fisik Pemain
PDIP Minta KY Investigasi Hakim terkait Putusan Penundaan Pemilu
Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
Isu Penundaan Pemilu Hanya Permainan Elite Politik
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Perputaran Uang Pemilu 2024 Mencapai Rp80 Triliun
Menteri PPPA: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Harus Diberikan Efek Jera
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap