Komnas HAM Putusan Kasus HAM Paniai Belum Berikan Keadilan Bagi Korban
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai putusan pengadilan HAM pada Peristiwa Paniai Tahun 2014 belum maksimal. Majelis hakim memutus bebas satu-satunya terdakwa dalam perkara tersebut.
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan Komnas HAM menghormati putusan majelis Pengadilan Negeri Makassar yang diucapkan Kamis (8/12). Tetapi Komnas HAM itu memutus harapan publik terhadap upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. "Telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, namun belum membuktikan pertanggungjawaban pelaku," ujarnya, Kamis (8/12).
Komnas HAM juga menyoroti putusan tersebut tidak lepas dari proses penyidikan dan penuntutan yang tidak transparan dan tidak melibatkan saksi korban sehingga menyebabkan ketidakpercayaan dari pihak saksi korban beserta keluarga terhadap proses peradilan ini. Selain itu, Abdul Haris menjelaskan bahwa proses pembuktian tidak berjalan dengan maksimal karena ketiadaan partisipasi aktif dari saksi korban dan keluarga. "Sehingga mayoritas saksi yang dihadirkan dalam persidangan berasal dari anggota TNI dan Polri," tuturnya.
Terkait penetapan Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai sebagai terdakwa tunggal, imbuh Abdul Haris, mengakibatkan kebenaran atas peristiwa tersebut tidak terungkap dan belum memberikan keadilan bagi saksi, korban, dan masyarakat luas.
Pengadilan HAM memutus Isak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM yang berat serta membebaskan. Ia dibebaskan dari segala tuntutan karena tidak terbuktinya unsur pertanggungjawaban komando.
Karena itu, sambung Abdul Haris, Komnas mendesak Jaksa Agung segera menindaklanjuti putusan dengan memproses secara hukum pelaku yang memiliki tanggung jawab komando dalam Peristiwa Paniai tahun 2014 sesuai hasil penyelidikan Komnas HAM. "Agar jaksa agung mengambil upaya hukum terkait dengan putusan tersebut," ucap Abdul Haris.
Pada persidangan, Abdul Haris juga mengatakan korban belum mendapatkan ganti rugi materiil. Selama proses peradilan, ujarnya, korban tidak mengajukan kompensasi, restitusi, rehabilitasi sehingga tidak ada korban yang mendapatkan pemulihan hak dan perlindungan atas hak – haknya.
"Komnas meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk pro-aktif dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dalam Peristiwa Paniai 2014," tuturnya. (OL-15)
Terkini Lainnya
3 Jenazah Korban Penyerangan KKB di Pos Pol 99 Paniai Telah Dievakuasi
Tokoh Papua Minta KPU dan Bawaslu Awasi Potensi Manipulasi Suara di Paniai
Bawaslu Sebut Gangguan Keamanan Jadi Tantangan Pemilu Susulan di Paniai
Ini Alasan Pemungutan Suara Susulan di 668 TPS
KPU Tunda Pemungutan Suara di Empat Distrik Paniai Buntut Perusakan Logistik
Kecewa dengan KPU, Warga Rusak Surat dan Kotak Suara di Paniai Papua Tengah
LBH Padang Laporkan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak hingga Tewas
DK-PBB Bahas Pelanggaran HAM Korea Utara
Bebas Murni Hari ini, Rizieq Shihab Tuntut Kasus Km 50
AS Menari di Atas Luka Iran
Komnas Selidiki Dua Kasus Dugaan HAM Berat, Salah Satunya Terkait Munir
Pengadilan Rakyat Diperlukan untuk Mengungkap Kecurangan Pemilu 2024
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap