Kontras Kritik Pembangunan Jalan di Wilayah Korban HAM Berat
![Kontras Kritik Pembangunan Jalan di Wilayah Korban HAM Berat](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/01/2a78f0d5fd22b30234ba551c6630bfca.jpg)
WAKIL Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee Anandar mengkritisi rencana pembangunan jalan di lokasi tempat tinggal korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Adapun rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelesaian nonyudisial yang akan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Rivanlee, pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran irigasi, bagi korban pelanggaran HAM berat terlalu menyederhanakan konsep pemulihan. Sebab, pembangunan itu seyogyanya merupakan tugas negara untuk kepentingan masyarakat.
Baca juga: Pemerintah Komitmen Selesaikan 12 Kasus HAM Berat secara Yudisial
"Itu terlalu menyimplikasi konsep pemulihan. Pemulihan korban pelanggaran HAM bukan hanya mengenai ganti kerugian," jelasnya saat dihubungi, Selasa (17/1).
Rivanlee menegaskan bahwa pemulihan korban pelanggaran HAM harus mencakup aspek keadilan dan jaminan lain yang memastikan korban mendapatkan akses pemulihan atas penderitaan yang dialami. Pembangunan infrastruktur tidak membedakan ada tidaknya Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (PPHAM).
Baca juga: Keluarga Brigadir J: Tuntutan Seumur Hidup Belum Penuhi Rasa Keadilan
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim PPHAM. Basuki diminta membangun secara signifikan daerah yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat, seperti di Aceh.
Dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara, tiga di antaranya secara khusus terjadi di Aceh. Rinciannya, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis pada 1989, Peristiwa Simpang KKA pada 1999 dan Peristiwa Jambo Keupok pada 2003.(OL-11)
Terkini Lainnya
Presiden Jokowi Kembali Digugat ke Pengadilan
Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024
7 Peristiwa Kekerasan di Tanah Papua, Pendekatan Militer Pemerintah Dinilai Ilegal
Kontras: Peradilan Kasus HAM oleh Jokowi Jauh dari Harapan
Kontras: Pernyataan Capres 02 Kuatkan Keterlibatan Prabowo dalam Kasus HAM
Kata 'HAM' di Dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran Paling Sedikit
DPR Nilai Tidak Masuk Akal Suara Guru Besar Dinilai Bagian Orkestrasi Elektoral
Mulai Rajin Kritik Kebijakan Pemerintah, PDIP Tepis ada keretakan dengan Jokowi
Mengenal Protection Visa Subclass 866 yang Disebut Tiktoker Awbimax Reborn
Sebut Lampung Gak Maju-Maju, TikTokers Awbimax Reborn Beberkan 4 Penyebabnya
Dikritik Tiktokers Awbimax Reborn, Wagub Lampung Kalem Aja
Loyalis Puan Mengecam BEM Universitas Indonesia
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap