PB PMII Desak DPR Buat Pansus Skandal Kemenkeu
![PB PMII Desak DPR Buat Pansus Skandal Kemenkeu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/03/9db50be6a92a4733e70281a3c4fadc7c.jpg)
DPR diminta segera membuat panitia khusus (pansus) skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Desakan itu dilontarkan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui bidang Politik, Hukum dan HAM.
"PB PMII mendesak DPR RI segera membentuk Pansus dalam menyelesaikan skandal di Kemenkeu yang tengah ramai diperbincangan publik belakangan ini," jelas Hasnu Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Rabu (22/3).
Desakan itu, kata Hasnu, menguji keseriusan DPR menyelesaikan skandal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jika tidak ada pansus, maka publik bisa menduga anggota DPR bagian dari skandal TPPU tersebut.
Baca juga: Kepala PPATK Tepis Tudingan Komisi III DPR soal Motif Politik
PB PMII juga menegaskan, jelas Hasnu, rapat pada Rabu (29/3) dilakukan secara terbuka. "PB PMII mendesak DPR bahwa semua yang berkaitan dengan isu publik tidak boleh ada rapat tertutup. Sebab, rapat tertutup akan melahirkan spekulasi-spekulasi baru di tengah lembaga DPR defisit kinerja," ujar Hasnu.
Pantauan PB PMII, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (22/3), menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap kedua lembaga. Pasalnya tidak ada kemajuan dalam penyelesaian skandal yang berasal dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK itu.
Baca juga: DPR Harap PPATK Terbuka Soal Aliran Uang Rp349 Triliun di Kemenkeu
"Perdebatan antara Komisi III DPR RI dan PPATK pada RDP, baru sebatas meminta penjelasan dan klarifikasi terkait adanya TTPU di Kemenkeu," kata Hasnu.
Padahal, lanjut Hasnu, publik menanti langkah maju dalam penyelesaikan skandal di Kemenkeu tersebut, misalkan, berapa kerugian negara, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan besar tersebut, bagaimana tindaklanjut penyelesaiannya, bagaimana pola kejahatan yang dilakukan, dan siapa saja yang akan bertanggungjawab.
Tidak hanya membuat pansus, PB PMII juga meminta DPR memanggil Menkopolhukam Mahfud MD agar memberikan pertanggungjawaban dan klarifikasi terkait skandal Rp300 T di Kemenkeu.
"Mendesak DPR RI segera memanggil Kemenkeu RI agar menyampaikan kepada DPR RI terkait sejumlah skandal pada kementerian yang dipimpinya," tegas Hasnu. (Z-3)
Terkini Lainnya
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Pengelola KEK Nongsa Digital Park Apresiasi Layanan Responsif Bea Cukai
Menkeu: Perkuat Sinergi Tingkatkan Investasi Hijau
Paling Lambat Akhir Juni 2024, Begini Cara Padankan NIK dengan NPWP
Gubernur BI Lapor Ke Presiden, Nilai Tukar Rupiah Segera Menguat
Ke Mana Larinya Iuran Tapera?
Nilai Transaksi Dua Anggota DPR dan 58 Karyawan Diduga Bermain Judi Online Mencapai Rp1,9 Miliar
MKD: Anggota DPR RI yang Terlibat Judi Online tidak Dilaporkan ke Aparat
MKD DPR: Hanya Dua Anggota DPR RI yang Dilaporkan Main Judi Online
DPR Harus Segera Umumkan Nama-nama Anggota yang Terlibat Judi Online
4 Bandar Judi Online Terdeteksi, Kapolri: Kita akan Telusuri Sampai Titik Puncak
Pegawai Kominfo Main Judi Online bisa Terancam Dipecat
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap