Ketum DPP LDII Politik Uang Korupsi Elektoral
![Ketum DPP LDII: Politik Uang Korupsi Elektoral](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/04/b540d21c1577f1e29cc963815faa9367.jpg)
POLITIK uang dan ketidakterwakilan rakyat merupakan bagian dari celah kecacatan sistem demokrasi yang mendunia. Meskipun terlambat, masih ada ruang untuk memperbaiki demokrasi, termasuk kemerosotan moral bangsa akibat politik uang.
Hal tersebut dinyatakan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam silaturahim dengan jurnalis di Kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (17/4). "Pada 1998, rakyat Indonesia melalui wakil rakyat telah membuat konsensus, bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Artinya baik atau buruk, kita tetap konsisten sambil terus memperbaikinya,” ujar Chriswanto.
Menurutnya, dalam demokrasi siapapun berhak berpolitik. Namun, di belakang hak selalu ada kewajiban, yakni bagaimana mengupayakan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang. "Yang jadi soal, untuk mengejar popularitas dan memperoleh suara yang besar, para politisi tak segan untuk membayar meskipun berisiko dipidana,” tuturnya.
KH Chriswanto Santoso bahkan menyebut politik uang sebagai korupsi elektoral. Alasannya, ketika Pemilu yang seharusnya dilaksanakan dengan suasana yang sangat demokratis, jujur dan adil, seharusnya tidak mengenal politik uang, “Dalam atmosfer kompetisi seperti itu, peserta Pemilu seharusnya berkompetisi dengan fair dan objektif. Tidak mengandalkan uang, apalagi mengandalkan kekuasaan bagi petahana. Jadi benar-benar mempertaruhkan gagasan keindonesiaan,” tuturnya.
Ia mengatakan praktik politik uang selalu mewarnai pemilu. Menurutnya, sanksi ternyata tidak membuat orang jera, bahkan tidak takut dosa, "Padahal Rasulullah melaknat mereka yang menyuap dan disuap. Laknat dari Rasulullah tentunya memberatkan di akhirat kelak,” ungkap Chriswanto.
Praktik korupsi elektoral, jelas Crhiswanto menyumbang kemerosotan moral terbesar dalam pengelolaan negara. Akibatnya korupsi merajalela. Antara eksekutif dan legislatif bisa saling sandera, karena memperebutkan akses ke sumberdaya untuk mengembalikan modal.
Lebih parah lagi, bisa ada campur tangan para pemilik modal untuk membantu pemenangan elite politik. "Ujung-ujungnya akan terjadi politik transaksional. Bahkan uang tersebut bisa digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” tutur KH Chriswanto Santoso.
Lebih jauh, Chriswanto mengajak segenap elemen bangsa, terutama para elit politik untuk menata ulang niat mereka dalam berkuasa. "Hal utama yang harus dipikirkan adalah kesejahteraan rakyat dan membangun peradaban Indonesia,” ujarnya. (RO/R-2)
Terkini Lainnya
Jelang Pilkada Serentak 2024, Polda Kalteng Lakukan Pemetaan Titik Rawan
Donald Trump Rayakan Keputusan Imunitas Presiden
Mahkamah Agung Beri Imunitas Sebagian kepada Donald Trump dalam Kasus Pemalsuan Pemilu
Garis Kemiskinan RI Naik Diduga Gara-gara Bansos
Pemilu 2024 Kemunduran Luar Biasa bagi Keterwakilan Perempuan
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
3 Hari Berturut LDII Bali Salurkan Daging Kurban ke 12 Ribu Warga dengan Besek
LDII Sampaikan Ucapan Selamat untuk Presidan dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran
Ganjar Paparkan Strategi Menuju Indonesia Unggul pada Rakernas LDII
Presiden Jokowi Apresiasi Program Pembangunan SDM LDII
Ketum LDII Soroti Kesinambungan Solusi Masalah Bangsa dalam Rakernas
Rakernas LDII Undang Presiden dan Tiga Capres
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap