Monopoli Proyek di Daerah jadi Modus Utama Korupsi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut keserakahan pengusaha menjadi faktor utama tindakan kotor di daerah. Mereka mau memonopoli proyek untuk menjadi kaya.
"Mereka (pelaku) usaha ingin memonopoli proyek-proyek yang ada di suatu daerah dan ingin mendapatkan prioritas tanpa mengikuti prosedur aturan yang berlaku seperti misalnya pengurusan perizinan," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (28/5).
Kumbul mengatakan para pengusaha yang serakah itu tidak mau lawan bisnisnya mendapatkan proyek pemerintah daerah. Biasanya, mereka main kotor agar perusahaannya dipilih menjadi pemenang tender.
Baca juga: Praperadilan Tidak Hentikan Penyidikan Kasus Hasbi Hasan
Beberapa cara kotor yang kerap terjadi yakni menyuap dan memberikan gratifikasi ke pejabat. Kebiasaan ini tidak bisa diteruskan.
Kumbul mencatat ada 371 pengusaha yang sudah ditindak KPK selama ini. Banyaknya angka itu membuat pendidikan antirasuah ke pebisnis diperlukan.
Baca juga: Putusan MK soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dinilai Problematis
Pengusaha wajib sadar bahaya korupsi bagi masyarakat. Lingkungan bisnis yang bersih juga dinilai baik untuk menggerakkan perekonomian.
"KPK berkomitmen untuk mendorong pelaku dunia usaha dan asosiasi agar tidak terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi bagi pelaku dunia usaha," ucap Kumbul.
Karenanya, KPK bakal menggencarkan pendidikan antikorupsi ke para pengusaha. Kolaborasi banyak pihak juga diperlukan untuk membersihkan dunia bisnis antara pemerintah dan pihak swasta.
"Dengan tujuan mendorong komitmen antikorupsi pada sektor dunia usaha melalui kolaborasi multisektoral," tutur Kumbul. (Z-3)
Terkini Lainnya
Jaksa Diminta Tegak Lurus Tangani Kasus APBD Lampung Tengah
Inovator Muda Indonesia Diajak Ikut Kampanye Youth Innovation for Sustainable Future
Pemerintah Sebut Ada 3 Proyek Prioritas dalam Kerja Sama AZEC
52 Proyek Investasi Senilai Rp503 Triliun Dijamin PII
Proyek NICE di PIK 2 Terus Disuplai Spun Pile
Kalkulasi PSN Harus Dilakukan secara Tepat
Apple Respons Tudingan Monopoli Pasar Secara Ilegal
47.509 Hektare Sawah di Gunungkidul Masuki Masa Panen
Sandiaga Bantah Monopoli Avtur Bikin Harga Tiket Pesawat Meroket
Menang di Mahkamah Eropa, Liga Super Eropa Siap Gelar Turnamen
Herman Khaeron: Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi Nasional
Terbongkar, Google Suap 153 T per Tahun untuk Monopoli Pasar
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap