visitaaponce.com

PARA wakil rakyat harus berperan aktif dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim yang mengancam dunia, termasuk Indonesia. 

"Perubahan iklim bukan semata masalah lingkungan, lebih dari itu bisa berdampak pada sejumlah sektor seperti pertanian, kesehatan, ekonomi hingga menimbulkan masalah sosial jika sejumlah sektor itu mengalami dampak yang parah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulisnya dalam rangka Hari Parlemen Internasional ke-134 yang diperingati setiap 30 Juni. 

Hari Parlemen Internasional diperingati untuk mengenang dibentuknya Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1889. IPU merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antarnegara.

Baca juga: Cara Mengurangi Food Waste

Peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini mengusung tema Parliaments for the Planet. Tema tersebut ditujukan untuk memobilisasi parlemen dan anggotanya untuk bertindak atas keadaan darurat iklim yang terjadi saat ini. 

Menurut Lestari, semangat dari tema peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini harus didorong untuk direalisasikan, mengingat perubahan iklim bisa berdampak pada terganggunya pasokan kebutuhan dasar manusia seperti air dan bahan pangan. Bila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sektor ekonomi dan sosial masyarakat pun bisa terdampak yang berpotensi pada terganggunya stabilitas nasional. 

Baca juga: Kualitas Infrastruktur Sekolah Harus Mendapat Perhatian Serius

Catatan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia diperkirakan terdampak penurunan sebesar 0,66% hingga 3,45% dari PDB (produk domestik bruto) pada 2030 karena perubahan iklim. 

Sementara itu, hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rentang 2020-2024 menunjukkan dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun, jika intervensi kebijakan tidak dilakukan atau business as usual. Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, mendorong koleganya para wakil rakyat agar mewaspadai ancaman tersebut, dengan menjalani fungsi-fungsi legislatifnya secara transparan, akuntabel, dan representatif.

Para legislator, tegas Rerie, harus mengambil peran dalam mengatasi hambatan politik, kurangnya literasi lingkungan dan kepemimpinan dalam setiap proses pembuatan kebijakan di sejumlah sektor. Para wakil rakyat, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mampu mendorong dan memastikan lahirnya kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim ini.

Rerie sangat berharap, sejumlah produk legislasi yang dihasilkan para wakil rakyat dapat mewujudkan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang harmoni dalam upaya merealisasikan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan bersama. (Z-2)