Pemetaan Kerawanan Netralitas ASN Diluncurkan di Tengah Rencana Percepatan Pilkada
![Pemetaan Kerawanan Netralitas ASN Diluncurkan di Tengah Rencana Percepatan Pilkada](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/09/80a859e2ed64bdef7c78903c11ed1a73.jpg)
BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI resmi meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024 dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9). Peluncuran itu dilakukan setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penerbitan Perppu Pilkada.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan pihaknya, kerawanan netralitas ASN paling banyak terjadi saat pemilihan kepala daerah atau pilkada. "Pola yang bisa kita lihat adalah, paling banyak terjadi itu dalam pemilihan kepala daerah," ungkapnya.
Ia menjelaskan, pola-pola itu dilakukan ASN dengan mempromosikan calon tertentu, menyatakan dukungan secara terbuka di media sosial, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon petahana, teridentifikasi memberikan dukungan pada grup aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, serta terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.
Baca juga: Pendaftaran Capres dan Jadwal Pilkada Dimajukan, Pengamat: Jangan Bikin Kontroversi
Menurut Lolly, motif ASN yang tidak netral adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Selain itu, mereka juga tidak netral karena adanya hubungan primordial, tidak paham pada regulasi soal menjaga neteralitas ASN, dan tekanan sanksi.
"Pejabat struktural yang punya kuasa, tidak tersentuh dan lebih banyak menjadi perantara. Dan korbannya adalah para staf-staf yang dalam posisi ini mereka menjadi serba salah," terang Lolly.
Baca juga: Netralitas ASN Jelang Pemilu Harus Jadi Perhatian
Karena kerawanan netralitas ASN lebih sering terjadi saat pilkada, Lolly meminta jajarannya mencermati isu dimajukannya pelaksanaan Pilkada 2024. Dalam rapat kerja pada Rabu (20/9) malam, Tito mengusulkan soal Perppu Pilkada untuk mempercepat jadwal pelaksanaan ke September 2024 dari yang semula dijadwalkan pada November 2024.
Menurut Lolly, semua pihak, termasuk Bawaslu dapat memahami hasil rapat kerja tersebut yang menginginkan adanya upaya percepatan jadwal Pilkada 2024. Namun, percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 tetap menimbulkan kerawanan bagi Bawaslu, termasuk soal netralitas ASN.
"Apa implikasinya, ada enggak? Tentu akan ada. Bagi Bawaslu, seluruh hal itu rawan, termasuk ketika Pilkada dimajukan, maka tingkat netralitas ASN menjadi kewaspadaan Bawaslu," kata Lolly.
Kendati demikian, Lolly mengatakan rencana percepatan Pilkada 2024 lewat Perppu Pilkada masih membutuhkan diskusi yang panjang. Dalam hal ini, Bawaslu meminta faktor anggaran pengawasan serta keamanan harus menjadi perhatian.
Hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN dengan skor 100. Sementara urutan kedua ditempati Sulawesi Utara (55,87), Banten (22,98), Sulawesi Selatan (21,93), Nusa Tenggara Timur (9,4), Kalimantan Timur (6,01), Jawa Barat (5,48), Sumatera Barat (4,96), Gorontalo (3,9), dan Lampung (3,9). (Tri/Z-7)
Terkini Lainnya
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Bawaslu Surati Mendagri soal Kepala Daerah Berpihak Jelang Pilkada 2024
Bawaslu Wanti-Wanti KPU soal Penerapan Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Antisipasi Kecurangan, Bawaslu Susun Peta Kerawanan Pilkada
Bawaslu belum Dapat Tangani Kades Berpihak Terkait Pilkada 2024
Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
Sandiaga Uno Tunggu Surat Penugasan dari PPP untuk Maju Pilkada 2024
Heru Budi tak Tertarik Maju Pilkada Jakarta Meski Didukung Partai Demokrat
Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi: Tidak Tertarik
KPU RI Koreksi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024
Di Pilkada 2024 PDIP Andalkan Kekuatan Kolektif, bukan Jokowi Effect
NasDem Bakal Lakukan Safari Politik ke Wilayah Jabar Kenalkan Ilham Habibie
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap