visitaaponce.com

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi meminta penyelesaian masalah proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, harus mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di pulau tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9),

Seusai rapat, Bahlil memastikan berdasarkan hasil pertemuan dengan tokoh masyarakat, tidak akan relokasi ke pulau lain. Masyarakat yang sudah turun-temurun menghuni Pulau Rempang, menurutnya akan dipindahkan ke desa terdekat.

Baca juga : Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City, Menemui Babak Baru

"Bukan juga relokasi tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari (Pulau) Rempang ke (Pulau) Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," papar Bahlil.

Seperti diberitakan, sempat terjadi bentrokan dan represi dari aparat terhadap masyarakat di Pulau Rempang yang menjadi korban relokasi. Di Pulau tersebut, rencananya akan dibangun industri kaca dan panel surya pada 2024.

Baca juga : Ratusan Siswa di Rempang dapat Trauma Healing, Polisi: Gas Air Matanya Terbawa Angin

Saat ini proyek tersebut masih dalam upaya pembebasan lahan yang mendapat penolakan dari masyarakat. Pabrik kaca itu rencananya akan berlokasi di Rempang Eco-City yang dibangun oleh Xinyi Group. Adapun komitmen investasi yang telah disepakati senilai US$ 11,6 miliar atau Rp 174 triliun (kurs Rp 15.000).

Uang tunggu dan uang sewa rumah

Pemerintah menjanjikan hak atas lahan seluas 500meter (m) pada masyarakat yang terkena pemindahan. Selain itu, mereka juga dijanjikan mendapatkan rumah tipe 45 dengan luas lahan sekitar 150m atau senilai Rp120 juta.

Namun, rumah dan lahan yang dijanjikan saat ini masih berproses sehingga pemerintah, terang Bahlil, memberikan uang tunggu untuk hidup Rp1,2 juta dan uang untuk menyewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per orang dalam setiap kepala keluarga.

"Jadi kalau satu kepala keluarga ada 4 orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4.800.000 dan uang kontrak rumah Rp1.200.000," paparnya.

Dari 17.000 hektare (Ha) area di Pulau Rempang, Bahlil mengatakan yang bisa dikelola hanya 7.000 Ha. Selebihnya merupakan hutan lindung. Adapun luas lahan yang digunakan untuk pembangunan kawasan industri pabrik kaca dan panel surya diklaim hanya 2.300 Ha.

Sejumlah kampung yang yang terdampak, sebut Bahlil, adalah Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, dan Blongkeng.

"Kita geser ke Tanjung Benony yang lokasinya tidak lebih dari 3 kilometer (km)," ujar Bahlil.

Ia menampik warga di kampung-kampung terdampak harus pindah pada 28 September 2023. Menurutnya saat ini pemerintah masih melakukan sosialisasi. Ia berjanji akan menggunakan pendekatan yang halus terhadap masyarakat.

"Enggak, enggak, enggak. Jadi jangan salah persepsi. Ini kan masih bagian dari proses sosialisasi. Saya sudah menyampaikan ini saudara-saudara kita nanti kita akan tentukan tanggalnya," terangnya.

Berdasarkan data yang ia pegang, Bahlil mengatakan dari 900 kepala keluarga (KK) yang akan dipindahkan, sekitar 300 KK telah mendaftar suka rela untuk relokasi.

Pemerintah juga mengakui saat proses relokasi beberapa waktu lalu, terjadi represi dari aparat terhadap penduduk Pulau Rempang. Delapan orang sempat diamankan oleh aparat. Namun, Bahlil menuturkan mereka telah dibebaskan.

"Kami juga akui dalam proses kemarin terjadi cara-cara yang kurang elegan yang kemudian berdampak pada ketidaknyamanan bagi saudara-saudara saya yang ada di sana. Informasi terkini dari yang tukang demo, dari saudara-saudara yang melakukan demo, enam orang atau delapan orang dari pulau Rempang itu sudah kita keluarkan, kami sudah berikan garansi itu kepada pak kapolda dan pak Kapolres," paparnya. (Z-4)