visitaaponce.com

TIM Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mendorong peran ekstraparlemen untuk mewujudkan netralitas aparatur dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Co-captain Timnas Amin sekaligus politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mengatakan, ekstraparlemen merupakan satu dari empat elemen yang dibutuhkan guna terciptanya aparatur yang netral.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024 yang digelar Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Selasa (28/11).

Baca juga : Anggota DPR Dilarang Cuti Selama Masa Kampanye Pemilu 2024

Muzzammil menjelaskan, ekstraparlemen itu merupakan gerakan yang dimotori kampus, baik mahasiswa maupun dosen, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun organisasi masyarakat (ormas). 

Baginya, gerakan mahasiswa saat berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI beberapa waktu lalu berhasil menyurutkan wacana elite politik untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Baca juga : TKN Prabowo-Gibran Sosialisasi Serentak Program Makan Siang Gratis

Adapun tiga gerakan lain yang disebutnya datang dari lembaga negara dengan kewenangan mengawasi jalannya pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), gerakan parlemen, dan gerakan masyarakat yang pada Pemilu 2024 terdiri dari 204,8 juta pemilih.

"Empat gerakan itu kalau bicara netralitas pemilu untuk menghasilkan pemilu yang legitimate, baik capres yang terpilih, maupun caleg yang terpilih," jelas Muzzammil.

Ia berpendapat, Pemilu 2024 memiliki sentimen psikopolitik publik yang lebih ketimbang pemilu sebelumnya. Sebab, Pemilu 2024 didahului dengan kasus di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

Putusan MKMK itu merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang membuka keran Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres), meski baru berusia 40 tahun.

Dalam acara yang sama, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menilai tindakan Komisi I DPR RI membentuk panja netralitas mitra komisi, termasuk panja netralitas TNI, merupakan panja pertama yang dibentuk selama sejarah kepemiluan di Indonesia. Upaya tersebut dinilai bahwa dugaan ketidaknetralan aparat tidak terjadi di ruang hampa.

"Kenapa pemilu kali ini bciara soal netralitas, tidak seperti pemilu sebelumnya? Ada apa sebenarnya? tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di MK," kata Aiman.

Oleh karenanya, Aiman merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan netralitas aparat selama penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk aparat kepolisian. Belakangan, Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah mengungkap dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian.

Adapun Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut pemilu sebagai induk semang demokrasi. Menurutnya, ada lima kunci agar pemilu disebut demokratis. Pertama, regulasi yang baik. Kedua, birokrasi yang netral. Ketiga, peserta yang taat aturan. Keempat, pemilih yang cerdas dan partisipatif. Kelima, penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Mengutip data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Heddy menyebut ketidaknetralan ASN merupakan fenomena gunung es. Beberapa alasan ASN tidak netral antara lain memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta pemilu serta relasi antara atasan dan bawahan.

Lebih lanjut, Heddy menekankan kelahiran DKPP merupakan upaya untuk menegakkan integritas penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, di semua tingkatan. Selama 10 bulan, ia menyebut DKPP telah menerima dan menyidangkan 385 pengaduan.

"Putusan terberat, ya, pemberhentian, banyak. Yang terkahir Ketua Bawaslu Kota Surabaya kita berhentikan," tandasnya. (Z-5)