visitaaponce.com

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tidak menampik mobil dinas baru untuk para pejabat DKI Jakarta telah diganti. Namun pengadaan mobil Toyota Kijang Innova zenix itu menggunakan anggaran tahun 2023. Tapi dia tidak menyebutkan besaran angkanya.

"Anggaran pengadaan mobil dinas baru itu menggunakan anggaran tahun 2023," ujar Heru, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/12).

Menurut Heru, penggantian kendaraan dinas pejabat DKI itu dinilai layak. Sebab, mobil yang digunakan para kepala dinas Pemprov DKI itu disebut sudah lama tidak diganti.

Baca juga: Hari Ibu, Heru Apresiasi Peran ASN Perempuan di DKI Jakarta

"Mobil pejabat DKI itu kan dari tahun berapa ya? Mobilnya dari tahun 2016 saat zaman saya masih menjadi kepala BPKD DKI" kata Heru.

Sebelumnya, sejumlah mobil baru yang disebut kendaraan dinas para pejabat atau kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta terparkir di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12). Tampaknya ada tujuh mobil dengan warna dan jenis yang sama terparkir di depan pendopo Balai Kota DKI. Mobil itu merupakan generasi terbaru Toyota Kijang Innova Zenix. Semua kendaraan roda empat itu berwarna hitam. Pada logo di bodi samping, tepatnya di bawah kaca spion dan belakang mobil, terdapat tulisan "hybrid".

Baca juga: Car Free Night Sudirman-Thamrin akan Kembali Digelar di Malam Tahun Baru 2024

Sejumlah mobil Toyota Kijang Innova Zenix ini terparkir saat adanya kegiatan rapat pimpinan bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Rabu siang.

"Iya, semua dapat mobil dinas sama. Semua kepala dinas, tidak saya doang," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, saat ditanya wartawan. "Sama semua jenis mobilnya cuma beda pelat nomor doang," lanjutnya.

Untuk diketahui, Innova Zenix ini memiliki dua mesin yaitu mesin bakar bensin dan listrik (baterai).

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memang melakukan pengadaan sebanyak 21 mobil listrik pada 2023.

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta saat itu, Reza Pahlevi, mengatakan, dana pengadaan mobil listrik dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2023.

"Tahun ini, pengadaan sebanyak 21 mobil listrik dulu," ujar Reza saat dikonfirmasi, Selasa (21/2).Pengadaan 21 mobil listrik menggunakan APBD DKI 2023," lanjut dia.

Reza mengakui, pengadaan untuk satu mobil listrik tergolong mahal, yakni sekitar Rp800 juta. Namun, saat itu dia enggan mengungkapkan merek mobil listrik tersebut. "Anggarannya besar sekali, hampir Rp800 juta per unit mobil listrik. Merek enggak boleh disebut dong," ujarnyar.

Reza menambahkan, sebanyak 21 mobil listrik itu diperuntukkan bagi sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (Ssr/Z-7)