visitaaponce.com

Tingkat Netralitas Aparat di Pemilu 2024 Mengkhawtirkan

Tingkat Netralitas Aparat di Pemilu 2024 Mengkhawtirkan
Jajaran Satpol PP nyatakan dukungannya untuk Prabowo-Gibran(Ist)

MARAKNYA pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang mendukung calon tertentu di pemilu atau Pilpres 2024 mulai memasuki level mengkhawatirkan. Sejumlah pihak bahkan menilai Pilpres 2024 berpotensi terjadi kecurangan.

Pengamat politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pejabat negara seharusnya menjadi pelopor netralitas pemilu. Dukungan terhadap calon tertentu harus tetap pada batas etika dan norma dalam negara demokrasi. Apalagi sampai memanfaatkan fasilitas negara yang merupakan milik rakyat.

"Pejabat negara baik di pusat maupun daerah harusnya netral. Itu harus jadi pegangan. Jika itu dilanggar, mestinya Presiden sebagai pemimpin tertinggi menegurnya, jangan membiarkannya seolah-olah itu hal yang wajar," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (16/1).

Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud Perkarakan Netralitas ASN ke Bawaslu 

Prof Lili menyoroti sejumlah kegiatan atau agenda pejabat yang dinilai tidak netral. Salah satunya adalah kehadiran capres Prabowo Subianto dalam acara Natal BUMN.

Baca juga : Kampanyekan Gibran, Relawan Amin Laporkan Sekda Takalar

Dia menyayangkan bahwa BUMN yang merupakan milik rakyat justru dimanfaatkan hanya untuk kepentingan paslon tertentu. Para pejabat yang hanya mengundang Prabowo secara tidak langsung telah menciderai netralitas pemilu.

"Saya tidak tahu apakah acara perayaan itu bersifat pribadi, di mana para karyawan melaksanakan natalan bersama atau BUMN yang melaksanakan. Jika yang terakhir ini maka itu sangat disayangkan karena yang diundang tersebut sekarang sebagai capres dan juga sedang musim kampanye," kata dia.

Prof Lili meminta Bawaslu untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran terhadap kegiatan tersebut. Pasalnya di dalam UU Pemilu ada larangan bagi pejabat BUMN dalam dukung mendukung terhadap kandidat dalam pilpres.

"Bawaslu juga harus bertindak tegas jika ada unsur pelanggaran, jangan juga membiarkannya. Jika tidak menindak maka pilpres tidak berjalan adil, kompetisi tidak fair lagi," tandasnya. (Z-8)

 

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putra Ananda

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat