Penegakan Hukum Jadi Kunci Atasi Masalah Bangsa

KOORDINATOR Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus berharap Mahfud MD akan tetap pada berpegang pada isu penegakan hukum dalam debat cawapres yang akan datang. Pasalnya, penegakan hukum menjadi salah kunci untuk membereskan masalah bangsa ini.

"Salah satu kunci terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa serta masalah sosial lainnya adalah masalah hukum dan penegakan hukum," terangnya di Jakarta, Rabu (17/1).

Penegakan hukum disebutnya sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan pemerintah. "Masalah hukum dan penegakan hukum akan jalan dan sukses dengan baik sangat tergantung pada political will pemerintah," tegasnya.

Lebih spesifik, Petrus menyebut presiden dan wakil presiden harus memprioritaskan penegakan hukum.

"Presiden dan wakil presiden yang harus menjadi prioritas adalah mengubah mental pelaksana hukum yaitu penegak hukum haruslah berorientasi ke pelayanan keadilan yang berkeadilan, berperikemanusiaan dan mengayomi. Jauhkanlah perilaku pungli, memeras pencari keadilan, dan lain-lain," harapnya.

Menurut Petrus munculnya masalah di berbagai bidang disebabkan penegakan hukum yang sangat lemah sehingga memunculkan mafia yang bercokol kuat. "Munculnya segala mafia di berbagai bidang pertambangan, agraria, peradilan, dan lain-lain. Karena hukum dan penegakan hukum sangat lemah," tegasnya.

Di sisi lain, lembaga pengawasan atas pelaksanaan hukum pun sangat lemah, baik fungsi pengawasan DPR maupun pengawasan internal di setiap instansi tidak berfungsi efektif. Petrus berharap jika terpilih Mahfud MD mampu membawa perubahan fundamental dalam penegakan hukum, agar iklim investasi menjadi lebih maju dan dengan demikian bidang-bidang lain dengan sendirinya maju.

Petrus yakin dengan kualitas dan kapasitas Mahfud MD sesuai dengan latar belakang dan jejaknya selama ini. "Pak Mahfud MD memiliki kapasitas mumpuni dan komitmennya bisa dipegang," pungkasnya.

Nasib Masyarakat Adat

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur meminta calon pemimpin mendatang untuk memperhatikan nasib dan hak-hak masyarakat adat. Masih banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dengan pihak swasta.

“Secara hukum pengakuan terhadap mereka, sampai hari ini belum ada komprehensif dan bagus,” ujar Isnur.

Pada banyak kasus yang didampingi oleh YLBHI, banyak masyarakat adat berada dalam situasi kritis, terampas dan tidak bisa melakukan banyak hal.

“Kemudian lingkungan hidup mereka rusak, terancam, dan mereka dianggap tidak memiliki apapun, hak atas tanah mereka sendiri,” imbuhnya. (RO/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi

visitaaponce.com