visitaaponce.com

PARA pencari keadilan dari kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih berjuang untuk kehadiran keadilan. Pada 17 tahun Aksi Kamisan, keluarga korban pelanggaran HAM berat serta pegiat hak asasi manusia berdiri di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/1). 

Mereka menagih pertanggungjawaban negara untuk menghadirkan keadilan atas kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang selama puluhan tahun dibiarkan tanpa penyelesaian. 

Baca juga: Solo Melawan Politik Amoral dan Capres Pelanggar HAM

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkapkan semua kejahatan yang dilawan oleh Kamisan adalah kejahatan luar biasa. Oleh karena itu tidak bisa diputihkan. 

Usman menyebut banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dari Tragedi 1965, Malari 1974, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, serangan 27 Juli 1996, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa 1997-1998, penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, pembunuhan Munir 2004. Bahkan yang masih lekat, perampasan tanah secara paksa di Rempang, Morowali, Halmahera, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Pemuda harus Cerdas, Pilih Pemimpin yang Bebas Pelanggaran HAM

“Semua kejahatan itu adalah kejahatan luar biasa yang tidak mengenal empat pola umum pemutihan yang memang berlaku dalam kejahatan biasa,” tegas Usman Hamid saat mengenalkan lagu baru berjudul “Payung Hitam” yang dijadikan jadi untuk Aksi Kamisan yang ke 17 tahun.

4 pola pemutihan kejahatan yang tidak berlaku untuk kejahatan luar biasa:

1. Doktrin Amnesty, abolisi, immunity atau pelupaan, pengampunan dan kekebalan hukum. 
2. Doktrin Superior order - perintah atasan yg menjadi alasan pembenar kejahatan pelaku yg berada dalam hirarki.
3. Doktrin Ne bis in idem, diproses hukum dan tidak bisa diproses dua kali.
4. Doktrin kedaluwarsa yang menghapuskan kewajiban negara untuk menuntut pelaku kejahatan biasa.

Menurut Usman, kejahatan luar biasa di bawah hukum internasional tidak bisa diputihkan dengan semua doktrin itu. Apa saja kejahatan luar biasa tersebut?

“Antara lain pelanggaran berat terhadap hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun. Yaitu gross violation of the non-derogable rights: termasuk hak atas hidup atau rights to life, hak untuk tidak disiksa atau right not be tortured, sampai dengan hak untuk tidak dihilangkan secara paksa atau right not to be forcibly disappeared,” terang Usman

Dalam skala lebih serius, kejahatan itu dapat tergolong sebagai kejahatan paling serius atau most serious crimes s seperti kejahatan melawan kemanusiaan atau Crimes against humanity), genosida atau Genocide, lalu kejahatan perang atau War crimes dan kejahatan agresi atau Aggression. 

Atas kejahatan itu, hukum internasional telah mewajibkan kewajiban semua negara di dunia untuk mengusut, menuntut dan menghukum pelakunya. (Z-7)