DPR Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan
![DPR: Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/6cdbc975d7083c84575417767e3db3b7.jpg)
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya menjadi alat bantu penghitungan yang praktis.
Menurutnya, sistem tersebut tidak diwajibkan untuk diterapkan dalam penghitungan suara pemilu. Penghitungan resmi harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu, yakni penghitungan secara konvensional.
"Saya ingin mengingatkan dalam konteks pemilu 2024 ini, terkait dengan Sirekap, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya," tegas Saan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, baru-baru ini.
Baca juga: KPU tidak Beri Akses Penuh Sirekap pada Bawaslu
"Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan pembanding maka tidak menjadi suatu yang harus, seakan menjadi wajib. Resminya tetap yang konvensional," tegas Saan.
Selain Sirekap, Saan juga mengingatkan tentang perubahan jadwal Pilkada 2024 yang sebelumnya sempat diusulkan pemerintah untuk dimajukan pada September 2024.
Dalam menyikapi usulan tersebut DPR menggelar rapat khusus atau konsinyering dan telah rampung digodok oleh badan legislasi.
Baca juga: KPU Masih Finalisasi Aplikasi Sirekap di Seluruh Indonesia
"Dulu pembahasan jadwal pemilu itu sampai satu tahun karena banyak sekali pertimbangan. Jadwalnya Februari atau Mei 2024. Kenapa begitu, karena banyak pertimbangan, salah satunya adalah jadwal pilkada," terang Saan.
Ia menambahkan, undang-undang telah mengamanatkan pilkada digelar pada 27 November 2024 sehingga jadwal yang lainnya, termasuk pelaksanaan Pemilu 2024 mengacu pada jadwal tersebut.
Baca juga: KPU Harap Sirekap Jadi Acuan Penetapan Hasil Pemilu 2024
"Agar tidak ada jadwal yang berhimpitan, jangan sampai beban penyelenggara begitu besar. Belum selesai dengan beban pemilu dia harus dihadapkan dengan beban pilkada," jelas Saan.
"Beban yang begitu besar akan berimplikasi pada kualitas pemilu dan pilkada. Kami di Komisi II juga terbelah. Maka pertimbangannya jelas, tidak adanya singgungan antara tahapan pemilu dengan tahapan pilkada," tegasnya. (RO/S-4)
Terkini Lainnya
Komisi II DPR Tak Heran Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat Akibat Kasus Asusila
Pemerintah dan DPR Setujui Pemberian PMN ke Sejumlah Lembaga dan BUMN
Ormas Harus Profesional Kelola Tambang
Ingin Bangun 13.000 Rumah, Perumnas Ajukan PMN Rp1,1 Triliun
Pimpinan KPK Dinilai Cari Kambing Hitam
Ini Beberapa Nama yang Mungkin Diusung NasDem di Pilkada Jawa Barat
Curah Hujan Tinggi, Komisi II DPR Peringatkan KPU Soal Keamanan Surat Suara
Saan Mustopa: Netralitas Pimpinan Tertinggi ASN Jadi Contoh Bagi Bawahannya
Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Ingatkan Netralitas ASN
Komisi II DPR Apresiasi KPU Kota Semarang atas Naiknya Jumlah Petugas Pemilu Muda
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap